Jakarta – Pemerintah saat ini tengah melakukan upaya sertifikasi lahan. Program ini difokuskan pada lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat kecil namun belum tersertifikasi.
Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini masih banyak jumlah lahan yang belum disertifikasi. Tercatat, hingga saat ini 60 persen luas lahan di Indonesia belum tersertifikasi.
“Dari 126 juta bidang tanah, baru 46 juta yang miliki sertifikat. Artinya 60% lebih bidang tanah belum miliki sertifikat,” tuturnya di Jakarta, Sabtu (22/4).
Untuk itu, pemerintah pun akhirnya melakukan upaya sertifikasi lahan. Program ini dicetuskan setelah Jokowi sering kali blusukan di berbagai daerah.
“Kenapa tidak disertifikatkan, karena memang rakyat tidak memiliki biaya untuk mensertifikatkan, yang kedua memang tanah-tanah itu berada pada posisi-posisi yang memang tidak seharusnya baik untuk pemukiman dan lahan-lahan garapan,” tuturnya
Jokowi telah menargetkan setiap lahan di Indonesia nantinya dapat memiliki sertifikat. Hal ini dilakukan agar setiap lapisan masyarakat dapat memiliki akses untuk mengajukan pinjaman modal ke perbankan.
“Saya setiap minggu 3 hari, 4 hari di daerah masuk kampung masuk ke desa. Saya tahu betul apa yang dibutuhkan baik oleh buruh tani nelayan kecil, petambak kecil agar mereka dapat kue ekonomi nasional. Oleh karena itu kita keluarkan kebijakan pemerataan ekonomi tentang redistribusi aset, Reforma Agraria dan kemitraan,” tuturnya. “Kenapa tidak disertifikatkan, karena memang rakyat tidak memiliki biaya untuk mensertifikatkan, yang kedua memang tanah-tanah itu berada pada posisi-posisi yang memang tidak seharusnya baik untuk pemukiman dan lahan-lahan garapan,” tuturnya
Untuk itu, Jokowi menargetkan sertifikasi lahan dapat mencapai 5 juta sertifikat pada tahun ini. Target ini meningkat 1.000% lebih dibandingkan sebelumnya yang hanya mencapai 400 sertifikat per tahun.
“Saya targetkan kepada Menteri Agraria yang biasanya hanya 400 sertifikat menjadi 5 juta tahun ini, tahun depan 7 juta ,tahun depannya 9 juta untuk rakyat, untuk petani, untuk tukang becak,” tuturnya.
Program ini pun diharapkan dapat tercapai. Pasalnya, jika hanya menerbitkan 400 sertifikat per tahun, maka butuh puluhan tahun bagi pemerintah untuk memberikan sertifikat lahan kepada masyakarat hingga ke berbagai daerah.
“Karena kalau tidak diberikan target, 126 juta bidang tanah kalau setiap tahun hanya 400 harus berapa puluh tahun. Ini sebabkan rakyat tidak bisa akses permodalan karena tidak ada jaminan,” tutupnya.
Program ini pun mendapatkan sambutan yang baik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Diharapkan, program ini nantinya dapat berdampak besar bagi pengurangan tingkat ketimpangan.
“Pemerintah telah berupaya untuk wujudkan cita-cita pembangunan. Banyak yang telah dicapai tapi masih tinggalkan berbagai masalah seperti kedaulatan, pangan energi dan masih perlu tantangan besar. MUI ajak semua pelaku ekonomi untuk berpartisipasi. MUI ajak pemerintah tata ulang aset untuk rakyat,” tegas Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin. (oz)