Pengembang Terkendala Izin Daerah | RI Butuh 750 Ribu Rumah Setiap Tahun

3 Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memperkirakan pembangunan sekira 750 ribu unit rumah dibutuhkan setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan papan masyarakat.

“Kalau penduduk Indonesia 250 juta dan satu rumah dihuni oleh lima orang, berarti dibutuhkan sekitar 50 juta rumah, apalagi kalau dengan pertambahan penduduk 1,5% berarti minimal satu tahun dibutuhkan rumah kira-kira 750 ribuan,” kata Basuki, Senin (20/3).

Usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Basuki mengatakan sesuai arahan Wapres bahwa kebutuhan pokok masyarakat adalah sandang, pangan, dan papan.

Saat ini pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan papan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dengan membangun rumah murah.

“Yang 50 juta rumah saja mungkin belum tercapai, kebutuhan tiap tahun pun ada. Untuk itu beliau memberikan arahan, apapun Apersi juga membangun saja karena pasti akan ada pasarnya termasuk anggaran pemerintah, siapapun pemerintahnya pasti akan ada program-program pembangunan rumah, khususnya untuk MBR,” tambah dia.

Sebelumnya Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) juga menemui Wapres untuk melaporkan kerja mereka dan kendala yang dihadapi dalam membangun rumah murah terutama terkait perizinan di daerah.

Dalam pertemuan itu, Basuki mengatakan Wapres memberi arahan agar harus ada inovasi pengusaha untuk bisa meyakinkan pemerintah daerah bahwa rumah yang dibangun untuk kebutuhan rakyat. (ant)

Sementara itu Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengaku masih mengalami kendala terkait izin dari pemerintah daerah untuk pembangunan rumah murah.

“Terima kasih dengan pemerintah pusat yang telah memberikan kemudahan. Cuma pelaksanaan di daerah masih banyak hambatan utamanya perizinan dan infrastruktur,” kata Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah

Apersi menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres untuk membicarakan target kerja Apersi dan berbagai permasalahannya. Menurut dia, permasalahan izin sampai saat ini masih terjadi di daerah bahkan belum selesai dalam lima bulan.

Junaidi mengatakan, Apersi menargetkan membangun 120 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada 2017.

“Kita diminta serius untuk membantu program ini. Target minimal kita ada 120 ribu unit rumah dengan jumlah anggota kurang lebih 3.700 yang dan ada yang aktif kebetulan tahun ini 1.030 untuk seluruh Indonesia,” tambah dia.

Apersi memprioritaskan pembangunan rumah di Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sulawesi serta Jawa Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Palembang.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimuljono mengatakan, terkait izin Wapres Jusuf Kalla sudah meminta Menteri Dalam Negeri untuk menginstruksikan pemerintah daerah (pemda) segera menyusun peraturan daerah guna mempermudah izin pembangunan rumah murah.

Dia mengatakan saat ini baru lima daerah yang layanan perizinan untuk perumahannya sudah baik, yaitu Balikpapan, Tangerang Selatan, Surabaya, Temanggung dan Makassar, yang pengurusannya hanya memakan waktu satu hari.

(ant)

Close Ads X
Close Ads X