Jakarta – Pemerintah masih menggantung nasib proyek lapangan Gas Abadi Blok Masela. Pasca memutuskan menggunakan kilang LNG di darat pada Maret 2016 lalu, pemerintah baru mengambil keputusan mengenai penambahan masa kontrak selama tujuh tahun dari 10 tahun permintaan penambahan kontrak yang diminta oleh Inpex Corporation dan Shell Indonesia.
Sedangkan keputusan mengenai penambahan kapasitas produkai LNG menjadi 9,5 (million ton per annum) mtpa yang diminta Inpex-Shell belum juga diputuskan. Maklum saja, penambahan kapasitas produksi ini sarat kepentingan baik bagi Indonesia maupun Jepang.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, mengatakan saat ini ada dua skenario kapasitas produksi LNG di Blok Masela. Skenario pertama dari pemerintah yaitu kapasitas produksi LNG tetap 7,5 mtpa dan gas untuk petrokimia sebesar 474 million standard cubic feet per day (mmscfd). Sementara itu permintaan Inpex adalah produksi LNG sebesar 9,5 mtpa dan gas untuk petrokimia sebesar 150 mmscfd.
Total produksi dari kedua produksi ini sama yaitu sekitar 10,3 mtpa. Namun Arcandra mengatakan pemerintah ingin sektor hilir berkembang, sehingga pemerintah mengalokasikan sebesar 474 mmscfd dari produksi Masela untuk industri petrokimia.
Sementara itu, menurut Arcandra, Inpex menginginkan penambahan produksi LNG sebesar 9,5 mtpa agar bisa di ekspor ke Jepang.”Sekarang kami beda kepentingan. Kepentingan kami adalah ingin memajukan sektor hilir dan kita butuh petrokimia,” ujar Arcandra, Senin (16/1).
Di sisi lain, Kementerian Perindustrian telah meminta alokasi sebesar 474 mmscfd tersebut. Nantinya pembeli alokasi gas tersebut akan diverifikasi pada saat pre front end engineering design (FEED).
Pemerintah berharap Inpex bisa segera melakukan pre FEED. Pasalnya melalui pre FEED ini juga akan menentukan lokasi pembangunan kilang LNG. Saat ini ada dua calon lokasi yaitu di Aru dan di Tanimbar.
“Kita masih ada satu isu, dua isu yang akah dibahas. Angka-angkanya sudah hampir ketemu. Tentu kita masih akan bahas lebih detail lagi, tapi pada dasarnya sudah hampir selesai,” kata Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan usai konferensi pers Japan-Indonesia Business Dialogue di Hotel Fairmont, Jakarta, Minggu (15/1).
Pemerintah juga akan membahas mengenai keuntungan yang bisa diperoleh Inpex. “Soal ROI (return of investment) nanti mungkin ketemu lagi dengan dua head of state lah,” kata Luhut.
Menurut Luhut, pembahasan mengenai Inpex tidak akan selesai dalam kunjungan kali ini. “Mungkin detailnya tidak akan selesai sekarang, tapi sudah finalisasi,” ujar Luhut. (kci)