Jakarta – Langkah PT Freeport Indonesia untuk menggugat pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional akan berdampak terhadap kontrak operasi tambangnya di Papua.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menyebutkan kontrak operasi Freeport Indonesia akan berakhir pada 2021. Bila perusahaan asal AS ini menggugat pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional, maka rencana perpanjangan kontraknya bisa jadi tidak akan disetujui.
“Bagus dong kalau arbitrase, biar ada kepastian (hukum) kita kan begini, itu kan semua aturan ketentuan sudah kita berikan. Tidak boleh dong kita harus didikte, enggak bisa dong. Kan dia harusnya divestasi saham 51% itu 2009, dia harus bangun smelter, dia kan enggak lakukan,” jelas Luhut di kantornya, Selasa (21/2).
Oleh karena itu, hasil keputusan dari arbitrase akan menjadi modal pertimbangan pemerintah pada kontrak Freeport Indonesia ke depan. “Ya tergantung, kalau nanti dia arbitrase selesai 2021. Ya dia minta begitu ya sudah kalau kau minta begitu,” jelasnya.
Luhut menjelaskan, pemerintah Indonesia sangat siap menghadapi gugatan Arbitrase Freeport Indonesia. Luhut menyebutkan, pemerintah tidak boleh terus-terusan didikte oleh perusahaan multinasional seperti Freeport Indonesia.
Bahkan sebagai orang Indonesia, Luhut mengaku pemerintah Indonesia akan memenangkan ancaman arbitrase dari Freeport Indonesia.
“Ya kita tahu kan yang jelas undang-undang di kita, peraturan di kita, pengadilan di kita, ya masak enggak. Enggak mau kita didikte dan kita cukup bagus dan kita mau business to business enggak ada urusan negara ke negara dia private sector kok. Dia kan sudah 50 tahun di Indonesia pada 2021. Masak Indonesia enggak boleh jadi majority (memiliki saham mayoritas),” tambahnya.
Jika nanti gugatan arbitrase Indonesia yang menang, Luhut menyebutkan, pemerintah siap mengajak baik BUMN, swasta nasional untuk mengambilalih pengoperasian Freeport Indonesia. Apalagi, putra-putri Indonesia sudah banyak yang terlibat langsung diperusahaan-perusahaan tambang besar.
“Ya pemerintah, bisa saja ajak swasta, kenapa gak? yah masak kau enggak bangga dengan republik, kau masak enggak bangga dengan negaramu. Semua kita dorong kalau swasta saham dia pasti jeblok, kalau jeblok bisa juga beli saham dia 30% banyak opsi begitu. Jangan dikira Indonesia bisa diatur-atur, kalian juga harus berpihak pada Indonesia,” tegasnya.
Dalam rapat koordinasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Luhut juga mengutarakan soal kemampuan orang Indonesia yang tidak kalah dengan asing. Banyak putra-putri Indonesia yang bekerja di perusahaan tambang besar pada saat ini.
“Di Freeport itu ada 500 lulusan ITB (Institut Teknologi Bandung), ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) segala macam, lha kok kita merasa diri kita kecil, yang jalanin Freeport itu hampir praktis orang Indonesia semua. Jadi kita harus bangun, kita harus kompak jangan cuma bicara perbedaan saja,” ungkap Luhut, dalam rapat yang diadakan di kantor BPPT Jakarta, Selasa (21/2).
Pada kesempatan itu, Luhut menyampaikan keinginan pemerintah, agar BBPT terlibat lebih banyak lagi pada setiap proyek pembangunan di Indonesia. “Sekarang banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, peran BPPT sebagai sebuah organisasi yang telah didirikan oleh Pak Habibie itu harus memainkan peran yang baik,” kata Luhut.
Luhut menyebutkan, keterlibatan BPPT dalam proyek pengembangan teknologi di Indonesia sudah sangat baik. Apalagi, rata-rata yang terlibat merupakan putra-putri terbaik Indonesia. Seperti pada proyek kereta kencang Jakarta-Surabaya, kata Luhut, BPPT ikut terlibat pada proses kajian awalnya.
“Kita harus mainkan sebanyak mungkin peran BPPT. Seperti di TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) atau konten lokal, BPPT bisa terlibat lakukan penelitian sampai nanti pada produksi masal,” jelasnya.
Masalah yang ada saat ini, kata Luhut, transfer energi dari para putra-putri terbaik Indonesia yang belum bisa dilakukan secara maksimal. Sebab, teknologi yang telah dibuat BPPT masih belum bisa diterima langsung oleh seluruh kalangan.
“BPPT ke depan sangat luas sekali, ya kita harus memanfaatkan putra putri terbaik kita untuk menemukan pengembangan teknologi untuk membawa Indonesia lebih baik ke depan, nah presiden mmerintahkan supaya diberdayakan secara maksimal,” ungkapnya.
Menurut Luhut, dalam memberdayakan peran BPPT yang lebih luas lagi, harus juga ditunjang dengan anggaran yang lebih baik. Luhut menyebutkan, anggaran BPPT untuk saat ini masih jauh kurang dari yang seharusnya.
Apalagi, BPPT sampai saat ini sudah banyak terlibat di beberapa proyek pengembangan, baik sektor infrastruktur, migas, dan sektor lainnya. “Saya bilang tadi harus dinaikkan karena banyak sekali proyek pemerintah yang harus dikerjakan, kenapa kita mesti pakai konsultan dari luar kalau bisa pakai BPPT,” ujarnya.
(dc)