Jakarta – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menagih komitmen Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit untuk menyalurkan dana peremajaan ke kebun-kebun milik petani mandiri.
Sekretaris Jenderal Apkasindo Asmar Arsjad mengatakan para petani awalnya menaruh ekspektasi tinggi terhadap BPDP Kelapa Sawit. Instansi itu diharapkan dapat mengalokasikan dana pungutan minyak kelapa sawit mentah (CPO fund) untuk peremajaan kebun petani swadaya. “Tapi yang dibantu malah petani plasma. Padahal itu kan seharusnya menjadi tugas perusahaan untuk meremajakan perkebunan intinya,” ujarnya, Rabu (24/8).
Asmar menyebutkan produktivitas kebun milik petani masih di bawah perusahaan besar sehingga peremajaan mutlak dilakukan. Petani butuh modal tak sedikit untuk membeli bibit unggul guna menggantikan bibit-bibit palsu yang sudah mereka tanam.
Selain bibit unggul, Asmar pun meminta BPDP membantu legalitas kebun seperti sertifikat lahan. Petani juga ingin mendapat sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai bukti pengelolaan kebun secara lestari. “BPDP kan punya uang Rp11 triliun. Seharusnya kami ini bisa dibantu,” katanya.
Berdasarkan Perpres No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, CPO fund memang diperuntukkan buat peremajaan, selain subsidi biodiesel, promosi, dan penelitian.
Pada 2016, proyek peremajaan dimulai di lahan perkebunan kelapa sawit seluas 4.000 ha di Riau dan Sumatera Selatan. BPDP Kelapa Sawit berencana memberikan subsidi sebesar Rp25 juta kepada setiap petani dalam paket kredit perbankan. Komponen subsidi tersebut 40%–50% dari biaya ideal peremajaan 2 hektare (ha) kebun sawit yang ditaksir sekitar Rp60 juta–Rp70 juta. (bc)