Medan |Jurnal Asia
Pemerintah Kota (Pemko) Medan optimis dapat merealisasikan target PBB di tahun ini menembus Rp386 miliar. Caranya, melalui penyebaran sebanyak 482.546 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) hingga berpotensi penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2016 sebesar Rp400 miliar.
“Insya Allah dengan dukungan Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan (Kepling), saya berharap sebelum April ini seluruh SPPT PBB sudah sampai kepada masyarakat. Dengan demikian mereka dapat mengetahui berapa pajak yang harus dibayarkan. Semakin cepat mendapatkan SPPT PBB, tentunya masyarakat akan membayarnya sebelum jatuh masa tempo,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kota Medan, H.M Husni SE MSi pada acara penyerahan SPPT PBB tahun 2016 kepada seluruh camat di Hotel Garuda Plaza Medan, Kamis (11/2).
Dikatakan Husni, dukungan Camat, Lurah dan Kepling sangat menetukan dalam mewujudkan realisasi target PBB tahun 2016 sebesar Rp386 miliar. Sehingga, pihaknya yakin apabila SPPT PBB sampai kepada masyarakat, dipastikannya mereka akan membayar PBB. Atas dasar itulah, Dispenda Medan tahun ini mencetak lebih cepat SPPT PBB.
Selanjutnya untuk mewujudkan target tersebut, Husni telah menyiapkan sejumlah langkah. Selain mobilisasi massa, juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar membayar PBB bekerjasama dengan tim pelaksana yakni Bank Sumut maupun Camat dan Lurah dalam bentuk informasi publik seperti spanduk maupun baliho.
Termasuk, bekerjasama dengan media cetak maupun eklektronik agar mengimbau masyarakat agar membayar PBB sebelum jatuh masa tempo. Husni juga mengatakan, pihaknya telah membentuk Pokja khusus untuk menampung keluhan maupun pengaduan masyarakat terkait PBB. Lalu, melaksanakan Pekan Panutan maupun PBB Fair yang intinya mengajak masyarakat untuk membayar PBB. Kemudian membuka kounter-kounter pelayanan PBB di sejumlah lokasi strategis.
“Semua ini kita lakukan untuk mengajak masyarakat membayar PBB. Intinya jika ingin membicarakan PBB, harus dilakukan gerakan massal melalui Dipenda didukung Camat, Lurah, Kepling serta UPT, termasuk stakeholder terkait, untuk membangun komitmen merealisasikan target PBB tahun 2016 ini,” paparnya.
Diketahui, target PBB untuk tahun 2016 sebesar Rp386 miliar. Angka ini tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp10 miliar dari target PBB tahun sebelumnya yakni Rp376 miliar. Sedangkan, penyerahan SPPT PBB tahun 2016 dilakukan Askesmas didampingi Kadispenda kepada 21 Camat se-Kota Medan.
Dengan penyerahan itu, para Camat diharapkan mulai hari ini sudah dapat membagikan SPPT kepada seluruh masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing. Dengan demikian masyakakat sudah dapat membayar PBB sampai masa jatuh tempo pada 31 Agustus mendatang.
Sementara, Pj Walikota Medan, Drs H Randiman Tarigan MAP diwakili Asisten Kesejahteraan Masyarakat (Askesmas) Setdakot Medan, Erwin Lubis pada saat penyerahan berharap masih banyaknya pengaduan dari masyarakat yang belum menerima SPPT hingga mendekati masa jatuh tempo.
Hal ini tentunya harus menjadi perhatian dari berbagai pihak, baik itu Dispenda, pihak kecamatan, kelurahan maupun Kepling. “Jangan saling lempar tanggung jawab. Saya tidak mau mendengar hal tersebut terjadi lagi Begitu SPPT PBB ini diserahkan, langsung bagikan kepada masyarakat. Jangan ditunda atau ditahan-tahan, segera bagikan,”ujar Erwin Lubis sembari mengajak semua yang hadir untuk dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab dalam menjalankan seluruh program kerja Pemko Medan, terutama mewujudkan target PBB.
Sebab, mensukseskan penerimaan PBB bukan semata hanya tanggung jawab Dispenda semata melainkan segenap apratur Pemko Medan. Guna mengajak masyarakat membayar PBB, Erwin berpesan kepada seluruh apratur Pemko Medan terus memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat, terutama yang melakukan pengurusan seperti pengurusan administrasi kependudukan maupun urusan-urusan lain terkait pemerintahan.
“Beri kemudahan untuk menarik simpati masyarakat. Anda adalah pemimpin di wilayah anda. Jadi harus memberi sikap yang baik sebagai panutan. Insya Allah dengan memberi pelayanan terbaik, maka masyarakat tidak akan sulit membayar pajak, khususnya PBB. Tekankan dan sosialisasikan PBB dengan baik, beri pandangan tentang perlunya membayar PBB. Saya yakin masyarakat mau mengerti,” pungkasnya. (mag-01/rel)