Masih Perlu Revisi, Kebijakan DNI Batal Diumumkan

Jakarta | Jurnal Asia
Pemerintah batal mengumumkan kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI) pada Rabu (10/2). Pasalnya, ada beberapa materi yang perlu direvisi kembali. “Tadi telah dilakukan pem­bahasan pada tingkat paripurna, bahwa diputuskan untuk DNI tidak jadi disampaikan pada hari ini karena ada beberapa hal yang direvisi,” ujar Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, usai sidang kabinet paripurna di Istana Presiden, Rabu (10/2).

Rencananya, pengumuman DNI akan disampaikan pada Ka­mis (11/2), pukul 14.00 WIB. “Besok (hari ini-red) de­tail­nya disampaikan jam 2 siang di tempat ini, kare­na ba­nyak perubahan. Ada bebe­rapa yang diminta Presiden untuk direvisi,” kata Pramono.

Dia menambahkan, kebijakan DNI yang akan diluncurkan menitikberatkan pada beberapa prinsip dasar, yaitu melindungi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu proyek dengan nilai di bawah Rp10 miliar tak disentuh, memotong mata ran­tai, oligarki, dan kartel di be­berapa sektor, membuat hal-hal yang dibutuhkan rakyat menjadi lebih murah, antisipasi persaingan global.
Kemudian, membuka lapa­ngan pekerjaan, membuat pe­ru­sahaan nasional memiliki daya saing yang kuat, serta membuat manajemen menjadi lebih mo­dern. “Daya saing men­jadi kuat dan iklim investasi menjadi lebih menarik,” kata Pramono

Sementara itu, Menteri Koor­dinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan ada dua materi perlu direvisi kembali. Namun, Darmin enggan merinci lebih jauh tentang materi yang direvisi itu. “Aku nggak pernah hitung itu, banyak soalnya. Yang tidak dirinci hanya yang dicadangkan pada UMKM, kalau itu kan nggak pernah diutak-atik banyak soalnya,” tutur Darmin.

Revisi aturan Daftar Ne­gatif Investasi (DNI) sangat ditunggu oleh para investor global. Darmin mengatakan revisi ini akan mengarah kepada keterbukaan penanaman modal di dalam negeri pada beberapa sektor tertentu. “Tentu saja karena lebih terbuka kepada penanaman modal maka itu berarti kesempatan daya tarik untuk berinvestasi akan lebih tinggi,” ujar Darmin.

Ini juga akan memberikan dampak positif terhadap Indo­nesia karena dengan begitu akan mendorong investasi ke dalam negeri dalam jumlah yang lebih besar. “Investasi akan lebih tinggi. Tapi saya belum bisa perkirakan,” imbuhnya.

Beberapa sektor yang sempat masuk dalam pembahasan sebe­lumnya adalah farmasi, film, e-commerce, dan yang lainnya. Darmin belum bisa menjelaskan lebih lanjut karena harus me­nunggu hasil rapat. “Posisinya su­dah ada, saya belum mau jelaskan secara lebih detil, nanti kalau tiba-tiba ada perubahan kan susah,” pungkasnya. (dc)