Belawan | Jurnal Asia
Segenap karyawan PT Pelindo I Medan yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) Pelabuhan I siap melakukan perlawanan atas dugaan penyerobotan lahan 10 hektar di kawasan Pantai Anjing Belawan, jika tim juru sita Pengadilan Negeri (PN) Medan tetap akan mengeksekusi lahan tersebut.
“Kami akan tetap mempertahankan aset lahan 10 ha di Pantai Anjing, Belawan. Karena tanah tersebut merupakan lahan yang termasuk dalam sertifikat HPL No 1 milik Pelindo I,” ujar Kamal Akhyar, Ketua DPC SP Pelabuhan I Medan, Kamis (21/5) lalu.
Kamal menilai, keluarnya putusan pengadilan yang memenangkan M Hafizham selaku penggugat, membuktikan telah terjadi ketidak berimbangan dalam proses hukum perkara perdata tersebut. Apalagi, dalam perkara ini penggugat tidak dapat menunjukkan sertifikat asli sebagai bukti kepemilikan lahan yang sah.
“Penggugat hanya beralaskan bukti surat keterangan hilang Grant Sultan No 1709 yang dikeluarkan Wakapolsek Medan Baru tertanggal 12 Februari 1990. Sedangkan, Pelindo I memiliki sertifikat asli HPL No 1 dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat,” ucapnya.
Banyaknya kejanggalan yang terjadi, membuktikan kalau majelis hakim PN Medan dituding telah salah dalam memutuskan perkara sengketa lahan yang dimenangkan penggugat.
“Untuk itu kami akan tetap menghadang petugas juru sita pengadilan apabila tetap memaksakan kehendaknya mengeksekusi tanah di Pantai Anjing Belawan,” ungkap Kamal.
Saat ini, lokasi sengketa tanah 10 ha yang telah dimenangkan penggugat, M Hafizham tersebut digunakan sebagai akses jalan keluar masuk ke dermaga untuk jasa pengangkut dan bongkar barang kebutuha pokok. Sedangkan, sebagian lagi digunakan sebagai jalur pipa Pertamina untuk konsumsi BBM di wilayah Sumatera Bagian Utara.
“Dengan keputusan tersebut, jika memang dibatalkannya HPL Pelabuhan Belawan maka begitu banyak kerugian yang akan dialami, tidak hanya Pelindo I namun juga masyarakat. Selain akan mempengaruhi kestabilan ekonomi di Sumut,” pungkasnya. (syahril)