Jakarta | Jurnal Asia
Ketua Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid optimistis biaya ibadah haji bisa ditekan lebih besar lagi dari US$200 menjadi sekitar US$600 (Rp7 juta) dengan perhitungan kurs Rp12.000.
“Kita sudah hitung. Hitungan kami dengan Anggito Abimanyu (mantan pejabat Kemenag), itu ada peluang biaya haji turun US$600. Ini akan terus jadi pedoman kami untuk negosisisi dengan pemerintah,” katanya di Jakarta Rabu (4/3).
Dari hasil penghitungan tersebut, ada beberapa sektor biaya yang bisa ditekan. Di antaranya, biaya penerbangan, karena harga avtur (bahan bakar pesawat) turun, efisiensi petugas haji , efisiensi katering, dan pondokan, termasuk efisiensi transportasi darat.”Begitu juga dengan biaya manasik haji dan buku. Itu bisa diefisiensikan. Harusnya bisa ditekan hingga US$600,” ujarnya.
Politisi Gerindra itu menjelaskan, penurunan biaya haji sebetulnya merupakan usulan Panja BPIH. Untuk meyakinkan, Panja BPIH Komisi VIII DPR RI akan mengobservasi ke beberapa mitra perusahaan kerja sama haji. Observasi yang rencananya dilakukan 13 Maret 2015 nanti, termasuk berkunjung dengan mitra kerja sama yang ada di Arab Saudi. “Untuk memperkuat agumentasi itu, kita akan lakukan kunjungan ke mitra kerja haji di Arab Saudi,” katanya.
Setelah dimatangkan evaluasinya, hasil penghitungan akan dibandingkan dengan hasil evaluasi dari Panja Kemenag. Pembandingan itu, rencananya dilakukan pada rapat Panja DPR RI dengan Panja Kemenag.”Hasil penghitungan kami, nantinya akan disinkronkan dengan hasil penghitungan Panja Kemenag, yang jelas peluang untuk penurunan haji ini mencapai hingga US$600,” katanya.
Ongkos Haji
Dolar Naik Turun Mempengaruhi
Ketua Komisi VIII DPR Saleh P Daulay meminta Kementerian Agama menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) minimal Rp3 juta dari ongkos haji yang tahun 2014 yang ditetapkan 3.218,48 dolar AS.
“Ketika sudah APBN sudah dipatok, walaupun dolar naik turun dan ternyata kurang, pemerintah akan berikan subsidi dari dana tak terduga. Idealnya minimal penurunan paling sedikit Rp3 juta dari tahun lalu,” kata Saleh di Jakarta, Rabu (4/3).
Ia mengatakan anggota parlemen tidak puas dengan penurunan ongkos jadi 26 dolar AS karena dengan nilai dolar AS yang kini mendekati Rp13.000 per dolar AS penurunan itu tidak terlalu bermakna.
“Kalau penurunan 26 dolar itu sangat tidak membantu, justru dikonversi ke rupiah malah naik. Itu yang kita ingin diturunkan sehingga kita firm betul jamaah bisa berangkat baik,” kata politisi Partai Amanat Nasional itu.
“Dari 168.800 kuota haji kita, tidak semuanya orang kaya, ada yang puluhan tahun menabung lalu berangkat haji. Kalau ada penurunan Rp3 juta sampai Rp5 juta sangat bermakna bagi mereka,” tambah dia.
Ia mengatakan Komisi VIII DPR telah membentuk Panitia Kerja BPIH yang bertugas meneliti usul BPIH dari pemerintah, termasuk memeriksa detail biaya transportasi, asrama, katering, dan pengiriman barang. “Itu semua akan kita kontrol termasuk tawaran-tawaran mengapa ongkos pesawat sekian, pemerintah harus buat rincian,” katanya.
Saleh mengatakan Panja BPIH Komisi VIII DPR tidak ingin melihat wan-prestasi seperti pada pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya.”Kita tidak mau terulang lagi adanya wan-prestasi. Misalnya di Madinah, 40 kloter jemaah ditempatkan di luar markaziah. Mereka jauh sekali dan tidak sesuai dengan kontrak dengan Kementerian Agama. Lalu pemerintah mengembalikan uang mereka,” katanya.
“Menurut saya bukan pengembalian uang tapi mereka ingin dilayani dengan baik, maka kita harus meneliti misalnya di sekeliling Madinah dan Makkah. Di Makkah, janji Kemenag tak lebih dari 4,5 kilometer dari Masjidil Haram, kita cek dulu apakah betul atau tidak dan itu pengecekan akan dilakukan sebelum dan sesudah ada tender,” jelas dia. (vv/ant)