Medan | Jurnal Asia
PT Nubika Jaya (PHG) yang bergerak di sektor perkebunan sejak tahun 2001 dengan luas areal 2.200 hektar di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pengolahan industri kelapa sawit di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki komitmen terhadap pengembangan perkebunan sebagai salah satu program pemerintah dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru.
Demikian dikatakan Manager General Affairs PT Nubika Jaya Asep Tatang mewakili direksi dalam paparannya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Sumut dan Dinas Perkebunan Pemprovsu di gedung dewan, Selasa (2/3).
Rapat membahas program kemitraan bina lingkungan (PKBL) dalam bentuk corporate social responsibility (CSR) tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi B Ikrimah Hamidy dihadiri ketua komisi Donal Lumbanbatu serta beberapa anggota komisi Guntur Manurung, Roby Anangga, Novita Sari, Leonard dan lainnya.
Dalam paparannya Asep mengatakan, secara mikro program pembangunan perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan yang dilaksanakan oleh PT Nubika Jaya bertujuan untuk memanfaatkan lahan yang tersedia sehingga dapat lebih berdayaguna dan produktif.
Selain itu itu juga untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitar perusahaan, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, sekaligus dapat meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan nasional sebagai kewajiban kepada perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“PT Nubika Jaya dalam operasionalnya akan terus berupaya berperan aktif dan meningkatkan sumbangsihnya di dalam memecahkan berbagai masalah nasional, misalnya masalah ekonomi, tenaga kerja, sosial dan lainnya,” kata Asep dalam eksposenya kepada anggota dewan.
Dengan demikian, sebutnya lagi, operasional PT Nubika Jaya baik di Kecamatan Kampung Rakyat maupun di Kecamatan Kotapinang Kabuptean Labuhanbatu Selatan sangat dirasakan manfaatnya oeh masyarakat sekitar.
Dalam rapat itu juga dipaparkan, operasional PT Nubika Jaya juga membuka lapangan kerja baru yang berarti terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar dan turut membantu program pemerintah dalam menanggulangi permasalahan pengangguran.
Keberadaan perusahaan juga menghidupkan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah setempat yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya sehingga pembangunan daerah akan semakin maju. Begitu juga, pranata sosial akibat adanya perpindahan penduduk sehingga terjadi asimilasi yang pada gilirannya akan menumbuhkembangkan lembaga kemasyarakatan.
“Selain itu, menambah pendapatan devisa negara dari sektor pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Ekspor (PE), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan lainnya. Belum lagi, pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan, rumah ibadah, pendidikan serta bantuan sosial lainnya,” beber Asep.
Menjawab pertanyaan dewan tentang program CSR yang dilaksanakan PT Nubika Jaya, Asep mengatakan, pihak perusahaan selalu berkoordinasi sekaligus mendapat binaan dari dinas perkebunan setempat. “Kita sudah hijau dan rata-rata di pabrik ada pengolahan lingkungan, bahkan ada pemanfaatan gas metana untuk dijadikan sumber tenaga listrik untuk kebutuhan sendiri. Tuntutan ISPO dan Proper juga mengarah ke CSR,” katanya lagi.
Pada kesempatan itu Asep Tatang juga menyatakan maaf tidak dapat menghadiri dua rapat sebelumnya di gedung dewan karena ketika itu masih berada di lapangan (kebun, red). “Kami mohon maaf, sebaliknya kami dengan senang hati menanti anggota dewan jika ingin melakukan kunjungan lapangan,” katanya.
Dalam rapat tersebut ketua komisi Donald Lumbanbatu memberikan apresiasi atas bahan ekspose dari PT Nubika Jaya yang begitu lengkap dan rinci. Namun demikian, ia juga menyarankan agar perusahaan perkebunan yang berada di bawah naungan PHG itu hendaknya juga melakukan koordinasi dengan Dinas Perkebunan Pemprovsu.
Sementara pimpinan rapat Ikrimah Hamidy dalam kesimpulan menyatakan, agar pihak PT Nubika Jaya mendukung program peremajaan tanaman kelapa sawit milik petani serta ikut memelihara ketahanan jalan di sekitar kebun.
(Isvan)