Medan | Jurnal Asia
Tiga gelombang massa melakukan unjuk rasa di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapoldasu) Jl Sisingamangaraja KM 10,5 Medan, Kamis (18/12) siang.
Massa pertama datang dari Gerakan Pemuda Pemerhati Sumatera Utara (GPP Sumut). Dalam aksinya, massa menyikapi korupsi yang terjadi di Dinas BUMD Kabupaten Mandailing Natal.
Massa mengklaim, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2011 ditemukan jumlah total kerugian negara mencapai Rp4.155.960.757 per juni 2011. Lalu pada 2012 dilakukan audit lagi jumlahnya berkurang Rp2.410.612.423 dengan total bantuan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Madina sebesar Rp4.494.358.578.
“Namun yang paling aneh pemerintah Madina pada 2011 merencanakan likuidasi terhadap BUMD. Kami meminta Kapoldasu lebih pro aktif menuntaskan kasus ini dan segera menangkap Erwin Nasution, Direktur Utama BUMD Madina,” kata A Ilham Batubara, selaku koordinator aksi.
Sementara massa kedua datang dari DPP Mahasiswa Pancasila Kota Medan dan Ngo Komando. Massa kedua ini menyikapi indikasi korupsi di Dinas Bina Marga Provsu senilai Rp392.713.333 melalui belanja hibah dan bantuan sosial TA 2013 Rp308.948.731.911.
Massa mengklaim, dana inilah yang belum dipertanggungjawabkan, termasuk penggunaaan belanja bantuan sosial sebesar Rp43.718.380,000.
Iwan Kabaw, koordinator aksi mengatakan, dia dan rekan-rekannya meminta Poldasu untuk mengusut kasus ini karena telah merugikan negara mencapai milyaran rupiah.
“Pemprovsu kurang menyalurkan bagi hasil pajak daerah ke Kabupaten/Kota sebesar Rp2 miliar lebih, padahal realisasi jasa pelayanan atas pendapatan dana jaminan kesehatan masyarakat dan asuransi kesehatan sosial TA 2013 di RSJ sebesar Rp3 miliar,” sebut Iwan.
Dikatakannya, dalam kasus korupsi ini terjadi juga penyalahgunaan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp787.318.600. Lalu ada juga kekurangan volume perkerjaan jalan produksi pada Dinas Perkebunan senilai Rp 1 miliar lebih.
“Sudah banyak terjadi korupsi di Dinas Marga Provsu yang tidak pernah tersentuh hukum. Kami meminta Poldasu untuk mengusut hasil temuan kami ini,” tegasnya.
Gelombang massa ketiga datang dari Forum Masyarakat Peduli Keadilan Sumatera Utara (FMPKSU). Mereka masih meminta Poldasu untuk segera menangkap Wakil Bupati Toba Samosir (Tobasa) Liberty Pasaribu atasa dugaan korupsi anggaran Rp 3 Milyar lebih.
Faisal Kurniawan, koordinator aksi mengatakan dia dan rekan-rekannya yang lain meminta Kapoldasu Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo untuk segera menetapkan Liberty Pasaribu, Wakil Bupati Tobassa sebagai tersangka.
“Sewaktu Liberty menjabat sebagai Sekda Tobasa tahun 2006, dia terkena jerat hukum kasus dugaan korupsi dan resmi ditangani oleh Tipikor Poldasu sejak 5 Juli 2006. Kami meminta agar Liberty Pasaribu segera ditetapkan sebagai tersangka,” sebut mereka.
Lagi-lagi, massa FMPKSU membawa keranda mayat dan meletakkannya di hadapan Polisi sebagai simbol matinya supremasi hukum. Dalam aksinya, massa FMPKSU melakukan solat goib.
Ketiga gelombang massa ditemui oleh KA SPKT Poldasu, Kompol Endjang Bahri. Dihadapan massa, Endjang berjanji akan menyampaikan tuntutan massa ke Kapoldasu Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo.
“Terima kasih telah menyampaikan tuntutannya dengan damai. Nanti tuntutan adik-adik kalian akan kami sampaiakan ke Bapak Kapoldasu,” sebutnya.
Puas berorasi, massa akhirnya membubarkan diri dengan damai. Ketiga gelombang massa berjanji akan melakukan aksi serupa dengan massa yang lebih banyak lagi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. (ial)