Holding BUMN Infrastruktur Mau Dibentuk

Jakarta | Jurnal Asia

Pemerintah akan membentuk dua holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni holding infrastruktur dan holding perumahan dan pengembangan kawasan. Dua holding ini bakal terbentuk di akhir 2018.

Holding infrastruktur terdiri 6 perusahaan di mana PT Hutama Karya sebagai induknya. Untuk anggotanya yakni PT Waskita Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Yodya Karya, PT Indra Karya.

Sementara, holding perumahan dan pengembangan kawasan terdiri dari 7 perusahaan. Perum Perumnas sebagai induk, lalu PT Wijaya Karya Tbk, PT PP Tbk, PT Virama Karya, PT Amarta Karya, PT Indah Karya, dan PT Bina Karya sebagai anggotanya.

Adanya holding ini diharapkan dapat memperkuat kinerja BUMN serta mempercepat program pemerintah.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan, banyak manfaat dari adanya adanya holding. Salah satunya ialah memperkuat BUMN. Hal itu berkaca pada holding tambang

“Freeport nggak pernah kejadian tidak ada holding,” kata dia di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (15/11).

Dia mengatakan, dengan holding kemampuan perusahaan akan semakin kuat sehingga pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat. Di sisi holding perumahan, akan mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah masyarakat.

“Kalau bersatu melakukan efisiensi dan memenuhi perumahan bagi rakyat misal MBR. Demikian juga pengembangan kawasan baru,” ujarnya.

Aloy mengatakan, pembentukan holding pada akhir tahun ini. Dalam bahan persentasinya, Peraturan Pemerintah sehubungan dengan penambahan penyertaan modal negara pada Hutama Karya dan Perumnas diundangkan pekan ketiga Desember 2018. Penetapan Keputusan Menteri Keuangan sehubungan dengan nilai inbreng pada Hutama Karya dan Perumnas, serta penandatangan akta inbreng pada pekan ketiga Desember 2018.

Rapat Umum Pemegang Saham Anggota Holding berlangsung pada April atau Mei 2019.
“Kita harapkan akhir tahun, pertengahan tahun sudah terjadi. Sekarang harmonisasi PP-nya karena dilakukan untuk infrastruktur mulai harmonisasi. Sementara untuk perumahan sedang pembahasan antar kelembagaan,” tutupnya. (dc-van)

Close Ads X
Close Ads X