Pembahasan Dua Ranperda
Rantauprapat | Jurnal Asia
Plt Bupati Labuhanbatu yang diwakili Sekdakab Ahmad Muflih SH MM dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Kamis (13/9) dipimpin Ketua DPRD Dahlan Bukhari,menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu terhadap penyampaian nota pengantar Bupati Labuhanbatu atas pembahasan dua buah Ranperda Kabupaten Labuhanbatu yang bersifat pengaturan.
“Atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Labuhanbatu terhadap nota pengantar yang telah disampaikan dalam sidang paripurna DPRD pada tanggal 12 September 2018 kemarin di ruang rapat paripurna ini, secara khusus kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 8 fraksi DPRD yang telah menyampaikan tanggapan, saran dan pertanyaan terhadap pengantar yang telah kami sampaikan atas pembahasan dua buan ranperda yang bersifat pengaturan,” kata Sekdakab Ahmad Muflih.
Saat membacakan nota jawaban tersebut, secara berturut-turut Sekdakab memberikan penjelasan atas tanggapan, saran dan pertanyaan dari 8 fraksi tersebut, yakni fraksi PDI-P, fraksi PPP, fraksi Amanat Keadilan, fraksi Gerindra, fraksi Perubahan, fraksi Hanura dan fraksi Partai demokrat yang secara bersamaan memberikan apresiasi, dukungan, usul dan saran agar segera dibentuk panitia khusus dalam pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Labuhanbatu nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah kabupaten labuhanbatu dan pencabutan Perda No.12 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan agar dapat terselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Kemudian kami juga memberikan jawaban atas tanggapan fraksi Golongan Karya tentang pemindahan urusan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari Dinas Pangan ke Dinas Pertanian. Urusan pemindahan tersebut telah sesuai dengan PP nomor 18 tahun 2018 tentang Perangkat daerah, dimana penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah.
Ahmad Muflih juga menjelaskan, Dinas Pertanian dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi dan karakteristik Labuhanbatu yang pada umumnya terdiri dari daerah pertanian dan perkebunan, sehingga pemetaan urusan penyuluh pertanian lapangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian.
Sekdakab juga menjelaskan, pencabutan izin gangguan tersebut didasarkan atas Permendagri No. 19 Tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri Nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 22 tahun 2016 tentang perubahan atas Permendagri nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah, dan pengaruhnya terhadap penurunan PAD tidak terlalu signifikan, karena terakhir diperoleh dari retribusi tersebut pada tahun 2016 sebesar Rp.11,563,100 atau 0,16 % dari jumlah PAD.
Sebagai solusinya kata Sekdakab adalah, akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap pendataan dan penagihan potensi PAD lainnya, baik pajak daerah maupun retribusi daerah.
(robet)