Opini | Jurnal Asia
Modernisasi Kepolisian harus dipahami sebagai suatu upaya Polri yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk selalu meningkatkan kemampuan Kepolisan Republik Indonesia yang meliputi aspek manajemen operasional kepolisian dan manajemen pembinaan kepolisian.
A. Masalah Keamanan “Never Ending Problem”
Dalam teori Maslow kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan dasar setiap individu. Dalam perkembangannya kebutuhan keamanan telah bertransformasi menjadi kebutuhan kolektif baik keluarga, komunitas, warga, masyarakat, bangsa maupun antar bangsa (masyarakat dunia).
Demikian pula aspek-aspek yang menjadi domain dari diskursus keamanan meliputi aspek yang lebih kompleks. Kompleksitas permasalahan keamanan lahir sebagai implikasi dari berbagai kondisi yang ada di dalam lingkungan sosial kemasyarakatan.
Kita bisa memahami masalah keamanan dapat lahir dari hubungan sebab dan akibat dari ledakan populasi masyakat yang semakin hari semakin banyak dan beraneka ragam yang dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya dukung populasi , kompetisi antar populasi, maupun aspek-aspek lain yang berhubungan dengan bagaimana cara populasi itu tetap eksisten dalam dunia yang serba terbatas.
Masalah keamanan adalah never ending problem dan selalu ada di setiap zaman atau orde, semakin hari semakin kompleks tidak saja pada aspek yang muncul tetapi pada aspek kenapa dan bagaimana masalah tersebut dapat terjadi.
B. Sejarah Modernisasi Kepolisian di Dunia
Sejarah organisasi kepolisian di berbagai belahan dunia juga mengalami proses modernisasi sebagai jawaban dari meningkatnya kebutuhan atas kehadiran dan kesiapan petugas kepolisian di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Modernisasi selalu dihubungkan juga dengan kebutuhan kehadiran organisasi kepolisian yang bekerja tidak saja untuk kepentingan masyarakat lokal tetapi juga kepentingan nasional dan internasional.
Modernisasi juga dihubungkan dengan aspek waktu yaitu kebutuhan kehadiran organisasi kepolisian yang bekerja tidak saja untuk kepentingan saat ini tetatpi juga untuk kepentingan masa depan masyarakat, bangsa, negara dan masyarakat internasional.
Modernisasi Kepolisian di dunia manapun setidak tidaknya menyentuh 3 (tiga ) aspek utama dalam mewujudkan organisasi kepolisian yang modern yaitu modernisasi di dalam aspek manajemen kepolisian, teknologi kepolisian dan strategi pemolisian.
Modernisasi di bidang manajemen kepolisian dan teknologi kepolisian mensyaratkan perubahan paradigma, strategi dan juga aspek-aspek teknis yang berhubungan dengan penataan organisasi dan penyiapan sumber daya kepolisian yang didukung peran teknologi tinggi dalam mewujudkan organisasi kepolisian yang profesional, efektif, efisien dan modern dalam era millenium ke III.
Sedangkan modernisasi strategi pemolisian untuk mewujudkan perilaku dan budaya organisasi kepolisian yang adaptif dengan perkembangan zaman dalam mencapai manfaat kepolisian di dalam masyarakat yang tidak saja mencegah dan memerangi kejahatan tetapi juga bermanfaat bagi peradaban dan keberlangsungan kehidupan.
C. Penataan Organisasi Berbasis Penguatan Anggaran
Dasar untuk organisasi modern adalah birokrasi dan organisasi kepolisian adalah birokrasi. Meskipun konsep birokrasi dalam organisasi terkadang berkonotasi negative, tetapi konsep birokrasi ini masih dianggap sebagai dasar untuk pelayanan sipil modern dan pendekatan rasional untuk proses administrasi.
Sosiolog jerman Max Webber (1889-1920) memberikan formulasi yang menjadi dasar bagi seluruh birokrasi modern termasuk organisasi kepolisian.Birokrasi modern tergantung kepada ekonomi uang dan masyarakat harus menyadari ini.
Tantangan organisasi Polri kedepan adalah bagaiman organisasi ini mampu menjawab tantangan situasional yang selalu meningkat dengan kebutuhan anggaran yang tepat agar birokrasi Polri dapat menata organisasinya agar dapat bekerja secara efektif bagi kepentingan negara dan masyarakat.
D. Penyiapan Sumber Daya Manusia
Dalam paradigma lama dan sampai saat ini masih berlaku bahwa penyiapan sumber daya utama di dalam mendukung kegiatan dan operasi kepolisian adalah penyiapan sumber daya manusia.
Manusia adalah kekuatan utama Polri dalam menjalankan perannya di dalam kehidupan sosial dan ketatanegaraan.Kualitas manusia Polri menjadi variabel utama jika kita ingin mengukur bagaimana kinerja organisasi Polri di masyarakat.
Jika kualitas sumber daya manusia Polri buruk , maka ia akan memberikan pengaruh yang luar biasa bagi persepsi masyarakat terhadap Polri.
Untuk itulah modernisasi sumber daya manusia Polri tidak lain adalah upaya yang harus terus menerus dilakukan mengikuti tantangan zamannya baik aspek moral, pengetahuan, keterampilan dan motivasi.
Jika Sumber daya materill dapat diganti sewaktu waktu, maka sumber daya manusia Polri memiliki masa guna yang relatif lama sejak ia dilantik menjadi anggota kepolisian, dan selama ia mengabdi sebagai anggota kepolisian maka perubahan-perubahan dapat terjadi dalam diri seorang anggota Polri yang sepenuhnya sangat dipengaruhi oleh faktor pribadi, budaya yang berkembang di lingkungan organisasi Polri dan lingkungan dimana anggota kepolisian berinteraksi.
Seseorang bisa menjadi pribadi yang semakin baik atau sebaliknya semakin buruk.
Inilah tantang internal organisasi Polri yang memiliki kompleksitas yang tinggi yang tidak kalah dengan kompleksitas permasalahan eksternal yaitu untuk memilih, melatih, menggunakan, memelihara dan selalu meningkatkan qualitas setiap individu anggota kepolisian agar dapat bermanfaat secara optimal untuk kepentingan organisasi maupun publik yang dilayaninya.
Modernisasi pendayagunaan sumber daya manusia Polri harus terus diarahkan dari pendekatan mekanistis yang menitik beratkan pada gaji dan promosi semata-mata untuk mengisi jabatan dalam organisasi kepolisian kepada pendekatan humanistis yang lebih menitik beratkan pada kompetensi (ketrampilan, pengetahuan, talenta dan pengalaman) yang tepat untuk mengisi jabatan tertentu selain mempertimbangkan aspek promosi yang bersifat mekanistis.
E. Modernisasi Alamat Utama Keamanan (Kepolisian)
Tidak dapat dipungkiri, kompleksitas persoalan keamanan semakin luas dan asymetris, seiring dengan perkembangan itu tuntutan rezim demokrasi meningkatkan ekspetasi masyarakat kepada Polisi untuk bekerja lebih cepat, profesional dan solutif.
Modernisasi alat utama sistem keamanan (kepolisian) yang dimiliki polisi juga harus mendapatkan perhatian cukup baik dari sisi jumlah, jenis dan kualitasnya.
Modernisasi alat utama sistem keamanan juga dikaitkan dengan kebutuhan operasional yang membutuhkan alat utama sistem keamanan yang ramah lingkungan dan lebih menghargai Hak azasi Manusia.
Modernisasi alat utama sistem keamanan meliputi banyak jenis yang tersebar dalam sistem patroli kepolisian, sistem komando dan kendali kepolisian, sistem penegak hukum dan intelijen kepolisian, sistem penanganan dan pengendalian massa, sistem kontrol dan penganturan lalu lintas.
Kesemuanya itu merupakan hal-hal yang esensial dalam kegiatan sehari hari (day to day policing)yang dirasakan dan bersentuhan dengan problematika masyarakat, bangsa dan negara.
F. Modernisasi Budaya Organisasi
Sebagai organisasi yang hidup, maka karakter budaya organisasi Polri sangat menetukan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Modernisasi budaya organisasi meliputi perbaikan perbaikan yang sungguh-sungguh dilaksanakan oleh setiap anggota kepolisian dalam mewujudkan budaya pelayanan kepolisian yang:
Profesional meliputi aspek kesejahteraan anggota, disiplin anggota,kecakapan anggotannya dalam melaksanakan perannya dan soliditas kesatuan yang kuat.
Ramah terhadap siapa saja yang membutuhkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepolisian;
Sederhana yang dicirikan dengan birokrasi pelayanan kepolisian yang cepat, mudah dan murah biaya;
Bersih dari berbagai perilaku kotor dan koruptif sehingga organisasi polri dapat menjadi symbol kebenaran, kejujuran dan kesehajaan;
Tegas dan Tidak Ragu ragu dalam menegakkan kebenaran dalam menjaga kehidupan melalui cara cara yang tepat sesuai dengan aturan dan hak azasi manusia;
Lentur dalam mengikuti perubahan zaman dan nilai nilai sosial yang berkembang di dalam masyarakat.
G. Penutup
Modernisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Merupakan kebutuhan penting dan strategis yang memerlukan kehendak Polri, Pemerintah dan Masyarakat.
Pelayanan Prima Kepolisian dapat terwujud jika modernisasi kepolisian dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Modernisasi Kepolisian Juga dapat menjadi bagian dari ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju. Dirgahayulah Bhayangkara Indonesia Ke 67.