Indonesia Kian Dekat dengan Jurang Resesi, Pemerintah Harus Hapus Bantuan Sosial

Ilustrasi bantuan sosial dari pemerintah. Antara

 

Medan | Jurnal Asia
Indonesia kian dekat dengan resesi padahal sejumlah negara lain sudah terjun ke jurang resesi. Di tengah pandemi corona saat ini, peran pemerintah sangat besar dalam menyelamatkan ekonomi nasional ketimbang sektor swasta.

Pengamat ekonomi Sumut Gunawan Benjamin mengatakan, agar ekonomi mampu bertahan, program bantuan sosial menjadi kunci keberhasilan jika dihadapkan dengan penurunan daya beli. Namun dari hasil evaluasi, program bantuan pangan masyarakat justru berpeluang memicu penambahan jumlah masyarakat miskin baru.

“Saya menemukan ada sejumlah pedagang yang justru mendapatkan tawaran barang dari masyarakat. Sejumlah pedagang menuturkan jika mereka sering mendapatkan tawaran untuk membeli beras, mie instan atau bentuk sembako lain dari pembeli (masyarakat),” katanya, Senin (27/7/2020).

Baca Juga : BI Perkirakan RI Resesi, IHSG Turun Namun Rupiah Masih Kuat

Tawaran ini muncul setelah pelanggan mendapatkan program bantuan pangan, karena jumlah berlebih dan harus menjualnya kembali ke pedagang. Padahal pedagang selama pandemi Covid-19 ini sulit untuk menjajakan barang dagangannya karena harus “bersaing” dengan paket bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat.

Alhasil, alih-alih mendapatkan keuntungan. Para pedagang pengecer pun justru kehilangan pendapatan, dan berpeluang masuk dalam garis kemiskinan. Jelas bantuan pangan tadi berpeluang menambah deratan panjang masyarakat miskin. Dan jelas, bantuan pangan tadi membuat ekonomi di level UMKM tidak bergerak.

“Menurut saya, di tengah pandemi korona, kebijakan seperti ini sebuah kemunduran. Tidak akan banyak membantu kita keluar dari resesi. Dan bantuan pangan ini menurut hemat saya juga rawan di korupsi. Jadi kalau pemerintah ingin ekonomi berputar, keluar dari jurang resesi, sudah sebaiknya kebijakan ini dihapus,” ujarnya.

Memang saat sebelum covid 19, kebijakan non tunai ini mampu membantu masyarakat miskin untuk mengkonsumsi kebutuhan pokok berkualitas. Namun di tengah pandemi seperti sekarang, kebijakan non tunai justru memiliki sisi buruk, yakni menambah jumlah mereka yang miskin.

“Jadi jika pemerintah ingin keluar dari tekanan resesi dan ekonomi masyarakat bisa diputar dan mampu menjaga daya beli maka mulai dari pusat hingga pemerintah di daerah atau perusahaan atau intansi manapun sebaiknya menyalurkan bantuan dalam bentuk tunai,” pungkasnya.(nty)

 

 

Close Ads X
Close Ads X