Agar dapat WTP
Medan | Jurnal Asia
Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung, mendesak Walikota Medan Dzulmi Eldin, agar meningkatkan kinerja bawahannya dalam hal mendata aset dan pengelolaan keuangan di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pasalnya, pemberian predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disematkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut, dapat mengancam Pemko Medan tidak mendapatkan dana insentif daerah dari Kementerian Keuangan.
Ia pun menyarankan Pemko Medan agar berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Sumut, guna merapikan berbagai persoalan yang menyangkut barometer keuangan, supaya standar.
“Wali Kota sebaiknya mencari solusi agar laporan keuangan bisa menjadi WTP. Cari apa penyebabnya serta membuat tim untuk membenahi kekurangan yang ada. Dibuat target sebelum BPK masuk pada Oktober nanti, supaya semuanya rapi,” ujarnya, Kamis (9/8).
Menurut informasi yang diperoleh Politisi PDIP ini, Pemko Medan selalu melaporkan keuangan pada waktu terakhir. Sehingga membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terlambat, Laporan Pertanggungjawaban (LPj) juga terlambat. Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) juga menjadi lebih lambat.
“Sebaiknya hal itu jangan terulang lagi,” katanya.
Di samping itu, Henry juga menyinggung lambannya Pemko Medan menangani keluhan masyarakat seperti jalan, sampah, papan reklame, parkir, IMB, administrasi kependudukan, dan masih banyak yang lainnya.
“Intinya, Pemko Medan harus benar-benar berbenah dan merubah sikap serta kinerja agar pembangunan lebih cepat dan masyarakat tidak selalu mengeluh dengan cara kerja pemerintah,” pungkasnya.
(wol/rol)