Medan | Jurnal Asia
Kebijakan pemerintah bagikan sembako sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat terdampak corona menuai kritik dari sejumlah pedagang. Kebijakan tersebut membuat omset penjualan turun hingga 60% akibat pembatasan jam operasional oleh pemerintah.
Beberapa pedagang di pasar tradisional Kota Medan dan sekitarnya mengaku, terjadi penurunan omset jualannya hingga mencapai 60%. Salah satu alasan, dikarenakan banyak bantuan masyarakat dalam bentuk sembako yang diberikan oleh pemerintah.
Baca Juga : Viral di Medsos, Pelaku Pungli Berseragam OKP Ini Ciut Diciduk Polisi
Kedua, jam operasional yang dibatasi. Ketiga, aktifitas masyarakat yang lebih banyak berdiam di rumah serta penurunan daya beli masyarakat.
Terkait kunjungan, akhir-akhir ini sudah mulai ramai, walaupun belum sepenuhnya normal. Alhasil, tidak jarang pedagang memilih untuk berdiam di rumah ketimbang melakukan banyak aktifitas di pasar.
“Seharusnya bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk uang tunai,” kata seorang pedagang, Minggu (26/4/2020)
Pengamat ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin mengatakan, langkah apapun yang diambil pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sembako saat ini tetap akan menuai pro dan kontra. Bantuan sembako yang dilakukan pemerintah maupun swasta pasti akan dilakukan dengan pendekatan harga yang terbaik tentunya.
Baca Juga : Pedagang Takjil di Berastagi Pilih Sistem Delivery Online, Antar Pesanan ke Pembeli
Artinya mereka yang memberikan bantuan akan mencari harga terbaik. Dan dalam konteks distribusi barang kebutuhan pokok maka pedagang besar atau distributor yang mampu menyediakan kebutuhan pangan dalam jumlah besar dan harga bersaing yang akan mendapatkan berkah.
Kalau berkaca kepada toko tani yang ada di Jl. A.H. Nasution, harga yang dijual itu setara dengan harga di tingkat distributor. Dan dijual dengan cara eceran. Dan memang seperti itu pula salah satu bentuk bantuan yang dilakukan pemerintah saat ini.
“Saya berharap semua masyarakat di level manapun dengan profesi apapun bisa memahami situasinya. Namun yang paling utama adalah kebijakan yang diambil lebih mengedepankan kemaslahatan bersama dan tidak menekankan ego masing-masing pihak,” pungkasnya.(nty)