Medan | Jurnal Asia
Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyelenggarakan sensus penduduk 2020 (SP 2020). Sensus ke-7 sejak kemerdekaan Indonesia dan merupakan sensus penduduk pertama di Indonesia yang memanfaatkan data registrasi penduduk bakal menggunakan metode kombinasi.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekda Provsu), R.Sabrina mengatakan, SP2020 bertujuan agar dapat menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia. Upaya ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia.
“Dalam pelaksanaan SP 2020 BPS akan melaksanakan dengan menggunakan metode kombinasi yaitu menggunakan data dasar Dukcapil sebagai sumber data utama dan melaksanakan Sensus mandiri melalui web, gadget maupun wawancara,” katanya disela Rapat Koordinasi Satu Data Kependudukan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumut, Jumat (15/11).
Dikatakannya, ada 7 tahapan proses bisnis SP 2020. Salah satunya adalah koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder terkait untuk memperoleh dukungan dan kolaborasi dalam mensukseskan SP 2020 yang digelar hari ini.
Koordinasi dan konsolidasi mengenai rencana SP 2020, lanjut Sabrina adalah pertama kali digunakannya metode kombinasi. Di mana sensus terdahulu menggunakan metode dari pintu ke pintu sekarang bisa dikombinasikan dengan gadget atau informasi teknologi.
Ia menambahkan, dengan adanya kegiatan ini maka diharapkan semuanya semakin mengacu pada satu data jangan lagi dua data. Data ini nantinya akan dikolaborasikan jadi satu.
Lanjutnya, khusus pada kabupaten/kota data dasar data melalui dukcapil sama dengan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) sebab yang punya data adalah dukcapil. Selain dukcapil juga bersama-sama dengan kominfo karena wali data nanti ada di kominfo.
Sementara itu, Kepala BPS Sumut, Syech Suhaimi menambahkan, SP 2020 akan terbagi dari sensus mandiri yang digelar mulai Februari sampai dengan Maret. Lalu di bulan Juli sensus door to door sebab tidak semua masyarakat akan melakukan sensus mandiri.
“Januari nanti BPS akan konsolidasi dengan pemerintah setempat, camat dan lurah serta kepala lingkungan atau kepala desa dan yang tak terisi secara mandiri itu nanti kita pintu ke pintu di bulan Juli. Untuk petugas seluruh Indonesia ada 400 ribu petugas kalau di Sumut ada sekitar 19.000 lebih dan yang kita libatkan masyarakat setempat,” pungkasnya.(nty)