“PLN menjalankan instruksi sesuai anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing dengan tidak mendatangi pelanggan secara langsung. Karenanya pembacaan meteran listrik berdasarkan hitungan rata-rata 3 bulan sebelumnya untuk tagihan bulan April, kondisi yang sama untuk tagihan bulan Mei tidak ada kenaikan tagihan karena pemakaian masih dihitung berdasarkan rata-rata pemakaian,” katanya melalui siaran pers, Rabu (24/6/2020).
Ia melanjutkan, kondisinya berbeda untuk bulan Juni, di mana saat dilakukan new normal oleh pemerintah, PLN melakukan pembacaan meteran langsung ke pelanggan. Dengan kata lain tagihan listrik tidak lagi dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata tetapi mengacu kepada hitungan real pemakaian bulan Mei.
Menyikapi hal ini, Sekretaris MKI Sumut, M yang juga Rektor Universitas pembangunan
Panca Budi Medan, M Isa Indrawan menyarankan masyarakat atau pelanggan diberi ruang untuk melaporkan tagihan listrik yang tidak wajar tersebut lebih dari sekadar pengadaan posko pengaduan di kantor kantor PLN.
“Kami juga mengusulkan kepada PLN untuk membuat pelaporan mandiri pemakaian beban listrik,” terangnya.
Usulan ini sejalan dengan kebijakan PLN untuk membuka posko pengaduan melalui contact center 123 serta kantor Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) dan Unit Layanan Pelanggan (ULP) di seluruh Indonesia.
Sementara, Parlindungan Purba juga merekomendasikan adanya pertemuan Stakeholder kelistrikan di Sumut yang dipimpin oleh GM UIW Sumut dalam bentuk pembahasan sistem diskusi kelistrikan yang kuat di Sumut menuju Zero Down Time. Dari sinergitas ini diharapkan terwujudnya sebuah road map kelistrikan di Sumatera Utara.
Masalah kelistrikan di Sumatera Utara menjadi faktor penting untuk menggerakkan pereonomian Sumatera Utara, MKI sebagai Mitra komunikasi akan mengajak Pemangku Kepentingan untuk menuju Master Plan sistem kelistrikan Sumatera Utara.(nty)