Medan | Jurnal Asia
Harapan ribuan masyarakat Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, untuk mendapatkan sertifikat tanah, kini ada di tangan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo.
Hal ini diketahui ketika masyarakat Formas Sari Rejo menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut meminta penertiban sertifikat tanah.
Tak lama menggelar aksi unjuk rasa, perwakilan pengunjuk rasa dipersiapkan untuk masuk menjumpai Kepala Kanwil BPN Sumut Bambang Priono, untuk menyampaikan aspirasi warga.
Hampir sejam lebih menyampaikan tuntutannya, perwakilan warga akhirnya dan menyampaikan hasil pertemuan dengan Kepala Kanwil BPN.
“Jadi Pak Bambang (Kepala BPN) mengajak kita masyarakat untuk menjumpai Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk membicarakan persoalan ini, tapi ini akan tuntas?, belum,” kata Koordinator Aksi Pahala Napitupulu.
Menjadi persoalan, lanjut Pahala Kementrian Agraria dan Tata Ruang juga tidak bisa menerbitkan sertifikat, karena lahan itu telah didaftarkan TNI AU sebagai asetnya.
Sebelum ada penghapusan aset, maka penertiban sertifikat belum bisa direalisasikan, meski sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA) atas sengketa tanah antara warga dengan pihak TNI AU, telah diputus menjadi hak warga.
“Jadi wewenang yang bisa mencabut itu hanya Presiden, lewat Perpres. Itu yang menjadi problem kita,” jelasnya.
Kendati jalan berliku untuk mendapatkan sertifikat tanah, Pahala menegaskan warga Sari Rejo terus berjuang untuk mendapatkan haknya, yang kini harapan itu ada di tangan orang nomor satu di Indonesia.
“Kita terus berjuang, kita bikin posko keprihatinan, share di medsos dan semoga sampai ke Presiden,” ujarnya.(wo)