Kairo | Jurnal Asia
Mohamed Morsi akhirnya lengser dari kursi kepresidenan Mesir, Rabu (3/7) malam waktu setempat. Itu terjadi setelah pihak militer melakukan kudeta. 32 orang dilaporkan tewas dalam kerusuhan pasca kudeta berlangsung.
Pemerintahan Mesir kini dipimpin pejabat sementara, yakni Ketua Mahkamah Konstitusi, Adly Mansour. Ironisnya, Mansour baru dua hari menjabat sebagai Ketua MK setelah ditunjuk Morsi menduduki posisi itu. Ia adalah pilihan Morsi yang dianggap tepat mengawal konstitusi. Militer kemudian memilihnya menggantikan Morsi karena ia juga dianggap bisa diterima oleh penentang Morsi, yang nota bene adalah loyalis presiden terguling Hosni Mubarak. Maklum, Mansour adalah pejabat penting di era Mubarak.
Pria berusia 67 tahun itu dikenal sebagai pejabat berpendidikan Barat. Ia penerima bea siswa di seolah pemerintahan ternama di Perancis, Ecole Nationale de l’Administration.
Adly dianggap memiliki peran penting dalam pemerintahan Mesir karena ia menjabat sebagai ketua pengadilan Islam yang berwenang mengeluarkan fatwa, termasuk juga mengawal pengadilan pidana dan perdata. Ia juga berperan menelurkan draf aturan penyelenggaraan pemilu yang kemudian mengantarkan Morsi ke kursi kepresidenan pada 2012.
Kini, Morsi dan pendukungnya menjalani tahanan rumah, termasuk beberapa tokoh organisasi pendukung pemerintahan Ikhwanul Muslimin. Akibat kudeta ini, rakyat Mesir dihadapkan pada perang saudara. Sebab, masa pendukung Morsi tidak menerima penggulingan kekuasaan ini dan siap melawan militer.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memerintahkan sebagian besar stafnya meninggalkan Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Kairo Mesir. Pengumuman ini disampaikan hanya beberapa jam setelah militer Mesir menggulingkan Presiden Mohamed Morsi. Hal yang sama juga dilakukan Australia.
Bagi jamaah Ikwanul Muslimin Mesir, hari-hari ini mungkin paling bersejarah. Gerakan yang didirikan Hasan al-Banna di 1928 itu, sekarang harus bertarung melawan apa yang mereka sebut sebagai kekuatan nasionalis sekuler, dan liberal yang berbeda ideologi.
Kelompok ini mengklaim berhadapan dengan segala kekuatan anti Islam di Mesir. Sinyal ”perang saudara” mulai berkelebat di tengah kecamuk masyarakat. Morsi jatuh, dan ratusan aktivis Ikhwanul Muslimin diburu penguasa militer.
Presiden Mesir Mohamad Morsi baru berkuasa satu tahun, namun akibat krisis politik, cadangan devisa negara habis dikuras. Sebelumnya devisa Mesir sebesar US$38 miliar, kemudian setelah Mursi memegang kekuasaan, hanya tinggal US$$13 miliar!
Langkah yang dilakukan Morsi dan Jamaah Ikhwanul Muslimin memang berhaluan Islam, yaitu menata konstitusi Mesir yang lebih menjamin hak-hak dasar rakyat serta mengakhiri dominasi militer, yang sudah berkuasa hampir lebih 60 tahun di Mesir sesuai Syariah Islam.
Morsi mengubah konstitusi Mesir, dan menjadikan Syariah Islam, sebagai sumber hukum tertinggi di Mesir. Langkah inilah yang menjadi pangkal sikap kelompok nasionalis sekuler, dan liberal menolak Morsi dan ingin menjatuhkannya.
Mesir mengalami krisis multi dimensi dan Morsi jatuh karena tekanan rakyat dan militer yang sudah memuncak. Gerakan akar rumput The Tamarod yang berwatak Nasionalis sekuler dan liberal membawa jutaan pengunjuk rasa ke jalanan menyatakan telah menunjuk El Baradei sebagai “suara” oposisi.
Ketidakpastian politik Mesir semakin memuncak setelah terjadi serentetan pengunduran diri di kabinet Morsi, termasuk pengunduran diri Menteri Luar Negeri Mohammed Kamel Amr. Juru Bicara Kepresidenan Ehab Fahmy, dan Juru Bicara Kabinet Alaa al-Hadidi juga mengundurkan diri.
Yang menyedihkan dan mengerikan, hampir 100 wanita dilaporkan menjadi korban pemerkosaan yang merajalela di Lapangan Tahrir Kairo Mesir selama empat hari aksi demo antipemerintah.
Organisasi HAM, Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di New York Amerika Serikat melaporkan dan menyebutkan angka tersebut diperoleh dari kelompok antikejahatan seks Mesir, Egyptian Operation Anti-Sexual Harassment/Assault, yang membuka nomor hotline bagi para korban kejahatan seks. Disebutkan bahwa pada Minggu, 30 Juni lalu dilaporkan ada 46 kasus pemerkosaan, 17 kasus pada Senin, 1 Juli dan 23 kasus serupa pada Selasa, 2 Juli waktu setempat. Meski begitu belum diketahui kebenaran laporan ini.
Kini para pemuka agama dan beberapa tokoh di Mesir segera menyusun peta masa depan Mesir setelah kudeta berlangsung. Kantor berita MENA melaporkan Imam Al Azhar Sheikh Ahmed al-Tayeb, tokoh oposisi Mohamed Elbaradei dan Paus Gereja Ortodoks Koptik Tawadros II segera menyampaikan hal itu kepada publik.
Penyampaian pernyataan bersama itu akan didampingi pemuka militer dan perwakilan Tamarod (kelompok penentang Morsi). Roadmap itu diharapkan menjadi jalan keluar dari krisis politik Mesir, termasuk menghadapi masa transisi singkat menjelang pemilihan umum presiden dan parlemen.
Prihatin
Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon mengkhawatirkan intervensi militer Mesir yang menggulingkan Presiden Mohamed Morsi. Namun ditegaskan Ban, dirinya mendukung aspirasi rakyat Mesir.
“Warga Mesir dalam aksi protes mereka telah menyuarakan kefrustrasian mendalam dan kekhawatiran yang sah. Di saat yang sama, intervensi militer dalam urusan suatu negara merupakan suatu keprihatinan. Sekjen PBB mengikuti dengan seksama dan dengan keprihatinan atas perkembangan yang cepat di Mesir. Dia terus mendukung aspirasi rakyat Mesir,” kata wakil juru bicara PBB, Eduardo del Buey.
Ditambakan del Buey, Sekjen PBB menyerukan semua pihak di Mesir untuk tenang dan menahan diri serta menghindari kekerasan di masa penuh ketegangan dan ketidakpastian ini
Presiden Amerika Serikat Barack Obama juga menyampaikan keprihatinannya atas situasi politik dan keamanan di Mesir. Obama berharap pihak militer Mesir bisa secepatnya mengembalikan kondisi menjadi stabil. Dia percaya, masa depan Mesir hanya bisa ditentukan oleh rakyatnya sendiri.
“Masa depan Mesir hanya dapat ditentukan oleh rakyat Mesir,” tegas Obama. “Dan kami akan terus bekerja dengan orang-orang Mesir untuk memastikan bahwa transisi Mesir menuju demokrasi berhasil.”(net-adp)