Medan – USAID melalui program Prioritas baru saja merilis hasil studi Supply and Demand (suplai dan kebutuhan) Guru Kelas Baru di Sekolah Dasar (SD). Studi ini ditujukan membantu Kemenristekdikti dan Kemendikbud menganalisis cara untuk memperkecil kesenjangan antara menyiapkan suplai dan kebutuhan guru kelas SD.
“Hasil studi ini sudah kami rilis di Jakarta. Melalui studi ini, kita bisa melihat berapa besar seharusnya jumlah tamatan program PGSD LPTK agar bisa diserap oleh sekolah. Kami melakukan studi selama 18 bulan dengan melibatkan ahli tata kelola dan manajemen pendidikan,” tutur juru bicara USAID Prioritas Sumut Erix Hutasoit di Medan, Senin (1/5).
Direktur Program USAID Prioritas Stuart Weston, mengatakan berdasar data Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2015, Indonesia masih kekurangan guru kelas PNS sebesar 282.224 guru.
Namun jumlah ini belum memasukkan guru bukan PNS atau guru honor. Jika data guru bukan PNS ikut dihitung, maka ada kelebihan 82.245 guru kelas. Sementara itu pada tahun yang sama, sebanyak 415 lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK), akan meluluskan 91.247 orang dari Program PGSD. Itu artinya sampai 2025, diproyeksikan lulusan Program PGSD mencapai 444.551 lulusan.
“Dengan mengetahui data guru kelas di sekolah dasar maka LPTK dapat mempertimbangkan kuota mahasiswanya sesuai kebutuhan guru kelas baru di sekolah dasar,” katanya.
Studi ini menemukan bahwa kebutuhan guru kelas baru di SD akan meningkat seiring berjalannya waktu, seperti guru yang pensiun, semakin sedikit guru baru yang masuk ke dalam sistem, dan jumlah siswa di sekolah yang meningkat.
“Ke depan dengan perubahan populasi penduduk, jumlah siswa di SD akan stabil dalam waktu sekitar lima tahun. Jika sistem berlanjut seperti saat ini, tanpa usaha untuk meningkatkan efisiensi dalam penyebaran guru, maka kita dapat mengharapkan adanya penurunan jumlah suplai guru kelas baru selama tahun-tahun mendatang,” katanya Ketua tim studi Mark Heyward, Ph.D menyebut empat skenario yang bisa dilakukan untuk mengurangi kesenjangan kebutuhan kelas SD.
Pertama, skenario normal atau tidak melakukan kebijakan apapun. Kedua, melakukan skenario penggabungan sekolah atau kelas rangkap. Ketiga, melakukan skenario alih fungsi guru mata pelajaran menjadi guru kelas. Keempat, melakukan skenario gabungan kedua dan ketiga.
“Bila gabungan skenario kedua dan ketiga dilakukan, maka bisa mengurangi kebutuhan guru kelas SD mencapai 45%, dan ini akan membuat efisiensi anggaran pendidikan. Skenario ini diambil berdasar pengalaman USAID Prioritas membantu penataan dan pemerataan guru di 7 provinsi mitra,” tukas Mark.
Kebutuhan guru baru akan terus meningkat sejalan dengan jumlah guru yang pensiun dan bertambahnya penduduk usia sekolah. Jika mengikuti skenario yang disampaikan tim studi, maka proyeksi kebutuhan guru di tahun 2045 akan berbeda-beda.
Kebutuhan guru baru bersarkan skenario 1 diproyeksikan sebesar 560.003 guru, skenario 2 sebesar 516.794 guru, skenario 3 438.058, dan skenario 4 sebanyak 394.914.
(rel)