Tuntutan kepada Badan Penyelenggara ITM yang disampaikan kepada LLDIKTI tersebut menyebutkan, apabila konflik tidak segera diselesaikan pada bulan Juli 2020 ini juga maka Badan Penyelenggara ITM akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang dengan dugaan adanya tindak pidana dan perdata.
Seorang pegawai ITM, Heri Siswanto, S.T. mengutarakan, konflik internal yayasan memunculkan dualisme dalam kepemimpinan ITM yang masing-masing mengeluarkan kebijakan keuangan dan administrasi yang membingungkan sivitas akademika ITM.
Terjadi penundaan pembayaran gaji dan honor dosen dan pegawai yang sangat menyulitkan mereka pada saat situasi pandemi Covid-19 ini. Para mahasiswa juga bingung mengikuti proses akademik terutama pada ujian akhir semester yang berbeda waktu pelaksanaannya.
“Mahasiswa juga dihadapkan pada keharusan memilih salah satu akun rekening untuk membayar kewajiban uang kuliah. Jika pada laman resmi ITM diinformasikan untuk membayar melalui akun rekening bank tertentu, maka pihak yang lain menginformasikan akun rekening yang berbeda,” sebutnya.
Pada hari yang sama, di kampus ITM, Jalan Gedung Arca terjadi aksi mahasiswa jurusan Teknik Mesin yang mempertanyakan peringkat akreditasi jurusan yang rendah. Seorang mahasiswa yang tak mau disebutkan namanya menceritakan, beberapa orang lulusan jurusan ini telah ditolak lamarannya untuk bekerja karena peringkat akreditasi jurusan yang rendah.
Mahasiswa lainnya menceritakan, mereka takut menceritakan banyak keganjilan di ITM karena para dosen juga terkesan suka mengancam nilai kelulusan mata kuliah. Lebih lanjut, para mahasiswa ini menceritakan, terdapat grup mahasiswa yang menjadi bimbingan seorang dosen harus membantu mengerjakan pembangunan rumah dosen bagaikan kuli bangunan pada saat bimbingan skripsi.
Pada dosen yang lain, mahasiswa harus membayar biaya tambahan bimbingan dalam jumlah besar dengan dalih harus mengikuti materi keterampilan yang relevan dengan judul skripsi.
Seorang mahasiswa jurusan Teknik Industri yang peringkat akreditasinya juga rendah, namun tak mau namanya disebutkan, menceritakan seolah terjadi perebutan uang kuliah mahasiswa, karena ada pihak yang membolehkan pembayaran uang kuliah secara tunai pada pegawai jurusan yang mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu pihak yang berkonflik.(nty/rel)