Karo | Jurnal Asia
Acara sosialisasi alternatif pembiayaan daerah diselenggarakan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Jalan Diponegoro Medan. Senin (26/8/2019) kemarin.
Dalam sosialisasi tersebut selaku moderator Parlindungan Purba memandu para narasumber yang telah dihadirkan oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Turut hadir dalam acara ini Bupati Karo Terkelin Brahmana, Wakil Ketua DPRD Karo Efendi Sinukaban, para bupati /walikota se-Sumut serta para ASN Provinsi Sumut.
Menurut Parlindungan Purba selaku moderator, acara ini bertujuan untuk memberikan informasi agar masing masing Pemda tidak keliru terkait pinjaman daerah yang dapat menunjang APBD.
“Pinjaman daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mengakselarasi pembangunan infrastruktur daerah,” imbuhnya.
Narasumber Drs. Rooy John Erasmus Salamony Kasubdit Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI menyampaikan persyaratan pinjaman daerah, pemda wajib memenuhi persyaratan.
“Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 % dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, memenuhi ketentuan rasio kamampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat,” terangnya.
Pemda kedepan tidak lagi melakukan peminjaman kepada pemerintah tapi sekarang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), ini bertujuan lebih memudahkan pemda untuk melakukan pinjaman.
Sementara, Bupati Karo Terkelin Brahmana menanggapi sosialisasi alternatif pembiayaan daerah, untuk Pemda karo sementara belum ada rencana melakukan pinjaman.
“Walaupun tadi dalam paparan terungkap bahwa pinjaman daerah lebih dipermudah sekarang kepada PT SMI,” ujarnya.
Disatu sisi, dikatakan Terkelin bukan hal yang mendesak sebab semua ada syarat dan aturannya, begitu juga pinjaman daerah merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, kekurangan arus kas.(herman/wo)