Karo | Jurnal Asia
Pemerintah Kabupaten Karo mengklaim sudah 70 persen masyarakat di Karo yang terdampak Covid-19 sudah mendapatkan bantuan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat.
Bupati Karo Terkelin Brahman mengatakan, penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat Kabupaten Karo sudah dilakukan. Baik itu bantuan social BST Kemensos, Bansos sembako Pemprovsu, BLT Dana Desa serta bansos berupa sembako bersumber dari APBD Karo.
“Sekitar 70 persen masyarakat kami sudah mendapat bantuan terdampak Covid-19,” katanya di sela kunjungan kerja ke Media Center Kantor Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Karo di Jalan Kapten Selamat Ketaren, Kabanjahe, Jumat (5/6/2020).
Baca Juga : Forkopimda Sepakat New Normal Belum Bisa Diterapkan di Kabupaten Karo, Ini Alasannya
Bukan hanya bantuan, pihaknya bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 juga melakukan sejumlah langkah preventif dalam menekan penyebaran Covid-19. Diantaranya, penetapan belajar dari rumah bagi seluruh siswa di daerah itu, pembatasan waktu operasional pusat pasar dan lainnya.
Selain beberapa kebijakan yang telah dilakukan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karo dan Tim Gugus Tugas dibantu aparat TNI/Polri melakukan penyemprotan disinfektan di semua pintu gerbang keluar masuk Kabupaten Karo.
“Pemeriksaan di perbatasan Kabupaten Karo dengan Kabupaten tetangga untuk memantau pelaku perjalanan (PP), hal ini dianggap sangat penting mencegah masuknya Covid-19 ke Kabupaten Karo,’ ujarnya.
Kunjungan kerja rombongan anggota DPRD Sumut yang dipimpin langsung Ketua Pansus Covid-19 DPRD Provinsi Sumut, Akbar Himawan Buchari, SH disambut hangat oleh Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, MH yang juga merupakan ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Karo.
Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Karo, Drs Dapat Kita Sinulingga, Asisten Administrasi Umum Setdakab Kabupaten Karo Mulianta Tarigan, Kepala Dinas Kominfo Jhonson Tarigan, Direktur RSU Kabanjahe, dr Arjuna Wijaya, Plh Ketua Gugus Tugas Martin Sitepu, Kepala Dinas Kesehatan drg Irna Safrina Meliala dan Kabag Humas dan Protokoler Frans Leonardo Surbakti.
Anggota Pansus yang hadir diantaranya Meryl Rouli Saragih (PDIP), Sugianto Makmur (PDIP), Tya Ayu Anggraini (Gerindra), Tuahman Fransiscus Purba (Nasdem), Dedi Iskandar (PKS), serta Tim Ahli Pansus Ronggur Raja Doli Simorangkir dan DR. Aswan Jaya, SH. M.Kom.
Ketua Pansus Covid-19 DPRD Provinsi Sumut, Akbar Himawan Buchari, SH mengungkapkan, ia ingin mengetahui data jaring sosial dan data penyaluran bantuan dari Pemprovsu. Data ini perlu diketahui sebagai acuan agar terjalin sinergitas dan keseragaman antara Pemkab Karo dan Pemprovsu sehingga Covid-19 ini dapat kita tangani bersama.
“Bantuan sosial provinsi yang diberikan kepada masyarakat terdampak sejumlah 1,3 juta kepala keluarga harus dalam bentuk uang sebesar Rp225 ribu sebagaimana bantuan sosial tunai yang diberikan oleh Kemensos,” ujarnya.
Hal tersebut dikarenakan pihaknya mensinyalir dan bahkan sudah ada buktinya kemarin di Kabupaten Simalungun bahwa paket sembako itu rentan permainan oknum pengadaan.(Herman)