Medan | Jurnal Asia
Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Utara (Sumut) pada Oktober 2019 naik 0,75% dari 97,34 menjadi 98,08. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, kenaikan NTP didorong oleh kenaikan subsektor hortikultura sebesar 1,18% dari 94,87 menjadi 95,99 dan subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 2,99% dari 91,95 menjadi 94,70.
Sementara itu, NTP subsektor tanaman pangan turun 0,74% dari 91,95 menjadi 91,28, lalu subsektor peternakan turun 0,88% dari 116,42 menjadi 115,39 dan subsektor perikanan turun 0,90% dari 103,78 menjadi 102,85.
NTP merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Ini menjadi salah satu indikator untuk melihat kemampuan/daya beli petani di perdesaan.
Pengamat Pertanian dari Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Abdul Rauf mengatakan, NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Jadi semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani, begitu juga sebaliknya.
Sayangnya, kata dia, tren NTP di Sumut tercatat kurang baik. Sepanjang tahun 2019, NTP-nya terus berkutat di bawah 100. Padahal idealnya itu harus di atas 100.
“Itu menunjukkan jika petani kita sudah bisa memenuhi kebutuhannya setelah menjual produk pertaniannya. Belum sejahtera tentunya, tapi sudah lebih baik dibandingkan NTP di bawah 100,” katanya, Selasa (5/11).
Rauf mengatakan, Sumut sudah harus meninggalkan pola pembangunan pertanian yang berskala proyek. Tapi harus membangunnya secara berkesinambungan. Karena, NTP ini sebenarnya menjadi tolak ukur untuk melihat apakah petani sudah sejahtera atau tidak.
“Jika di bawah 100 seperti sekarang, itu artinya kemampuan daya beli petani Sumut rendah dan yang jelas mereka tidak sejahtera,” ujarnya.
Selain itu, tambahnya, pembangunan semua subsektor pertanian harus dilakukan secara merata agar pendapatan petani bisa terdongkrak. Karena jika merata, maka kontribusinya terhadap perekonomian juga akan tinggi.
Ada bagusnya, kata Rauf, program-program kerja pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan ril petani. Bukan hanya program yang sudah tertuang dan monoton dilakukan setiap tahunnya tanpa memikirkan bagaimana hasil dan dampaknya bagi petani.(nty)