Medan | Jurnal Asia
Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumatera Utara (Sumut) meminta pemerintah untuk menarik beras impor asal India yang mulai berbau dari pasaran. Dan pemerintah segera mengganti pasokan beras dengan yang lebih baik.
Sekretaris LAPK Sumut, Padian Adi S Siregar mengatakan, dengan penarikan beras tersebut maka masyarakat terhindar dari potensi negatif konsumsi beras yang sudah tentu kandungan gizinya juga akan berubah. Penarikan beras berbau tersebut, terangnya, dapat dilakukan pada pedagang besar agar tidak beredar kepada pedagang kecil atau masyarakat.
“Tentu masyarakat akan dirugikan dengan beredarnya beras berbau atau stok lama belum berbau karena masyarakat membeli beras kualitas tinggi agar terpenuhi gizi konsumsinya. Maka apabila terkontaminasi berbau jelas melanggar hak konsumen untuk mendapatkan beras dengan kualitas yang standar,” katanya, Sabtu (7/12/2019)
Bulog juga harus melakukan manajemen distribusi beras secara baik agar kasus serupa tidak terjadi. Akibat penyimpanan yang terlalu lama mengakibatkan kondisi beras menjadi tidak layak secara kualitas.
“Kita tidak menginginkan pasokan beras yang rusak harus dimusnahkan dalam jumlah besar secara sia-sia,” ucapnya.
Menurutnya, Bulog tidak boleh mendistribusikan kepada masyarakat apabila berdampak negatif bagi konsumsi masyarakat. Tetapi secara ilmiah masih mungkin dikonsumsi, maka bulog harus memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarkat terkait kondisi beras yang didistribusikan kepada masyarakat.
“Selain itu, jangka waktu aman konsumsi beras berbau menjadi penting disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kegaduhan,” pungkasnya.(nty)