Pematangsiantar – Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengingatkan, perilaku korupsi harus dicegah sejak dini, bahkan sejak anak-anak kecil. Sehingga sejak kecil kita sudah terbiasa mendapatkan nilai-nilai kebaikan dan kejujuran, hingga nantinya punya keberanian untuk tidak menyalahgunakan kewenangan saat menjadi pemimpin.
Hal tersebut disampaikannya pada ramah-tamah dengan jajaran Pemko dan DPRD Pematangsiantar yang juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di Gedung Serbaguna Bappeda Kompleks Balaikota Pematangsiantar, Kamis (23/3).
Komisioner KPK juga didampingi Deputy Pencegahan KPK Aldiansyah Nasution, Kepala Dinas Kominfo Pemprovsu Drs Mhd Fitriyus MSP dan Asisten Sekda Provsu Dr Binsar Situmorang.
Meskipun KPK memiliki kewenangan melakukan penangkapan terhadap pelaku korupsi, kata Saut Situmorang, tetapi masalah tindak pidana korupsi tidak bisa selesai dengan hanya menangkapi. Persoalan pencegahan, koordinasi, monitoring dan supervisi, juga penting dilakukan sebelum akhirnya melakukan penangkapan.
“Komitmen ini harus melibatkan semua pihak bukan saja penegak hukum, tetapi juga pemerintah daerah serta masyarakat,” sebut dia. Dia juga mengingatkan Wakil Walikota Pematangsiantar Hefriansyah untuk tidak mau diintervensi oleh pihak-pihak lain dalam membuat kebijakan, apalagi yang berpotensi merugikan negara.
“Jika ada yang menekan-nekan bapak, silahkan hubungi kami di KPK, agar pemerintahan bisa berjalan lebih efektif. Saya memahami banyak orang-orang dan pihak-pihak tertentu yang terus menghalang-halangi perubahan, sehingga Bupati dan Walikota berjalan di tempat,” tegas Saut Situmorang.
Untuk itulah, kata dia lagi, KPK mendorong seluruh kepala daerah agar memperbaiki sistim pengelolaan pemerintahan dengan menerapkan teknologi informasi berbasis online, guna membangun transparansi sekaligus mencegah niat oknum-oknum untuk berfikir mencuri uang negara.
Temu ramah tamah ini juga diwarnai dialog yang dipandu Plt Sekda Pematangsiantar, Reinward Simanjuntak. Dalam sesi dialog, sejumlah anggota DPRD menyampaikan pertanyaan tentang lambannya penanganan kasus-kasus khususnya korupsi.
(togar sinaga)