Medan – Sekjen (Sekretaris Jenderal) Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Anita Firmanti menyambut positif tentang adanya rencana pembangunan Jalan Tol Medan – Berastagi yang akan dibangun oleh investor (pengusaha swasta), sebagai jalur alternatif, untuk mengatasi kemacetan serta kerapnya longsor di kawasan Jalan Djamin Ginting jurusan Berastagi Karo – Medan.
Hal itu diungkapkan Anita Firmanti bersama sejumlah Direktur Kementerian PUPR diantaranya Yaya Suprayatna, Nurasih A Nungki, A Syofian Lubis, Denny A dan lainnya ketika menerima tim Komisi B dan D DPRD Sumut yang dipimpin Ketua dan Wakil Ketua serta Sekretaris Komisi D H Syah Affandin, Drs Baskami Ginting, Novitasari SH, bersama 6 Bupati/Walikota (Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Brutu, Bupati Dairi diwakili Sekda Sebastianus Tinambunan dan Kepala Bappeda Jubel Sianturi, Sekda Humbahas Saul Situmorang, mewakili Bupati Langkat dan mewakili Pemko Binjai, baru-baru ini di Kementerian PUPR Jakarta.
Keterangan diperoleh Minggu (19/2) pertemuan tersebut membahas infrastruktur jalan di Sumut itu, juga hadir Kepala BBPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional) Paul A Halomoan, Dinas Bina Marga Provsu, BWS (Balai Wilayah Sungai) Sumatera II, Koordinator Komisi D yang juga Wakil Ketua DPRD Sumut Parlinsyah Harahap, anggota Komisi B dan D DPRD Sumut H Arifai Tambunan, Leonard S Samosir, Darwin Lubis, Jubel Tambunan, Aduhot Simamora, Donald Lumbanbatu, Mustofawiyah Sitompul, Yantoni Purba, Analisman Zaluchu, Salomo TR Pardede, H Arifin Nainggolan, Burhanuddin Siregar, Khairul Anwar, anggota DPRD Karo Thomas Jeferson Ginting dan Manaek Hutasoit (DPRD Humbahas).
“Kalau ada rencana pemerintah bersama lembaga legislatif membangun Jalan Tol Medan – Brastagi itu sangat baik, apalagi kalau ada pihak swasta yang bersedia melakukan investasi. Kita pasti mendukungnya, sebab selama ini juga kita sangat membutuhkan kerja sama pihak swasta maupun badan usaha lainnya dalam menangani setiap pembangunan infrastruktur jalan tol,” kata Sekjen.
Diungkapkan juga, memang untuk membangun Jalan Tol Medan – Brastagi membutuhkan anggaran yang begitu besar dan berdasarkan perhitungan selama ini, 1 Km jalan tol menghabiskan dana mencapai Rp200 miliar kurang lebih. “Jadi kalau ada pihak swasta yang bersedia membangun, itu sangat baik. Harus kita dukung untuk mengatasi kemacetan serta percepatan pembangunan,” katanya.
Dukungan itu disampaikan Kementerian PUPR setelah adanya pertanyaan dari Baskami Ginting dan Mustofawiyah menyangkut rencana pembangunan Jalan Tol Medan – Brastagi yang digagas dan diprakarsai GM Immanuel Panggabean BBA, anggota DPD-RI Parlindungan Purba, SH MH dan Dumoly F Pardede (Ketum Komunitas Horas Halak Hita), untuk mengatasi kemacetan di Jalan Jamin Ginting jurusan Medan – Brastagi.
Baskami dan Mustofa berharap pembangunan Jalan Tol sebagai jalur alternatif tersebut dapat segera terlaksana, sebab Pemprovsu, DPRD Sumut dan seluruh elemen masyarakat sangat mendambakan pembangunannya guna membuka akses lebih luas dari dan menuju Medan ke Kabupaten, Karo, Dairi, Humbahas, Pakpak Bharat hingga Propinsi Aceh.
“Kami dari Tim Pansus RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) DPRD Sumut juga telah menyampaikan ekspose terhadap Kementerian Perekonomian, Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) tentang adanya renana pembangunan jalan tol ini, pada suatu pertemuan penyerahan Perda RTRW Provsu baru-baru ini di Jakarta,” tandas Mustofa.
Pada intinya, kata Mustofa, ketiga instansi itu sangat menyambut positif dan Kementerian PUPR juga harus ikut mendorong terealisasinya jalan tol dimaksud, guna mengatasi kemacetan, meningkatkan perekonomian masyarakat, mendukung pariwisata di Tanah Karo dan Danau Toba, sekaligus membuka akses seluas-luasnya antara kabupaten ke ibukota propinsi di Medan.
“Kami berharap agar usulan ini dimasukkan dalam RKPN (Rencana Kerja Pembangunan Nasional) dan di awal 2018 ini sudah bisa dimulai pengerjaannya. Apalagi investor sudah ready menanamkan investasinya,” tegas Mustofa sembari menambahkan rencana pembebasan jalur pembangunan jalan tol tersebut juga sudah dimasukkan dalam RTRW dengan status Outline (sudah dipersiapkan).
Infrastruktur
Sementara itu, Syah Affandin, Yantoni Purba, Burhanuddin, Arifin Nainggolan, Leonard Samosir, Analaisman Zaluchu maupun Yantoni Purba meminta Kementerian PUPR agar tetap memperhatikan anggaran perbaikan infrastruktur jalan, jembatan maupun irigasi di Sumut melalui APBN, menggigat sejumlah ruas jalan nasional di Propinsi Sumut banyak yang mengalami kerusakan.
“Jika dibandingkan dengan propinsi lain di Pulau Jawa, anggaran perbaikan infrastruktur ke Sumut sangat minim, sehingga banyak jalan nasional rusak berat, seperti Jalan nasional jurusan Medan – Brastagi, Jalan Sibolga – Tapteng, Jalan Nasional jurusan Karo – Dairi – Pakpak Bharat, Jalan nasional di Madina dan lainnya,” ujar Syah Affandin.
Bahkan Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Brutu mengatakan, usulan pembangunan ruas Jalan Nasional jurusan Medan- Karo-Dairi-Pakpak Bharat hingga perbatasan Aceh sejak setahun lalu sudah disampaikan ke Kementerian PUPR, tapi hingga kini belum ada tanda-tanda perbaikan.
Padahal jalur tersebut akses jalan satu-satunya ke daerah itu. “Kami berharap paling lambat, anggaran perbaikan jalan tersebut bisa dianggarkan di di P-APBN 2017 maupun APBN 2018,” katanya.
Menanggapi permintaan tim Komisi B dan D bersama 6 Kabupaten/Kota, Sekjen Kementerian PUPR berjanji akan memperhatikannya dan seluruh masukan yang disampaikan akan dipertimbangkan. “Kami akan tetap memperhatikan anggaran untuk perbaikan infrastruktur di Sumut. Beri kami masukan biar sama-sama kita memperjuangkannya,” ujarnya.
(isvan)