Kota Solok – Keberhasilan program pembangunan diantaranya dapat juga dilihat dari pendapatan perkapita karena pendapatan perkapita merupakan gambaran dari tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.
Hal itu dikatakan Walikota Solok H Zul Elfian SH MSi saat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota Solok tahun 2016 dalam rapat paripurna DPRD Kota Solok yang dihadiri oleh ketua, wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Solok, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Parpol, LSM dan Ormas yang ada di Kota Solok.
Zul Elfian memaparkan, pada tahun 2015, pendapatan per kapita Kota Solok adalah Rp44,86 juta, meningkat Rp2,27 juta dibandingkan dengan tahun 2014 lalu yang hanya mencapai Rp42,14 juta. Pendapatan perkapita sebesar Rp44,86 juta ini, diperoleh dari total Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2015 sebesar Rp2,96 triliyun dibagi dengan jumlah penduduk Kota Solok tahun 2015 yang tercatat sebanyak 65,157 jiwa.
Pada tahun 2016, jumlah penduduk Kota Solok bertambah menjadi sebanyak 67,736 jiwa, artinya terjadi penambahan jumlah penduduk sebanyak 2,579jiwa.
Pertumbuhan ekonomi sebagaimana disebutkan diatas masih menggunakan angka capaian tahun 2015 disebabkan BPS Kota Solok masih belum merilis laporan PDRB, angka pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita untuk tahun 2016 karena terjadinya perubahan perhitungan PDRB dari semula menggunakan tahun dasar 2000 berubah menjadi tahun 2010.
Disamping itu mulai dari tahun 2015, juga terjadi perubahan perhitungan jumlah sektor PDRB dari semula 9 sektor lapangan usaha menjadi 17 sektor lapangan usaha sehingga kondisi ini mengakibatkan proses perhitungan PDRB membutuhkan waktu yang lebih lama.
Sebagai sebuah kota perdagangan dan jasa, sektor ini memberikan kontribusi yang dominan terhadap PDRB Kota Solok. Dari jumlah PDRB sebesar Rp2.96 trilyun ini, persentase yang paling besar disumbangkan oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yakni sebesar 25,39%.
Kontribusi kedua disumbangkan oleh sektor transportasi dan pergudangan sebesar 15,50% dan kontribusi ketiga disumbangkan oleh sektor kontruksi sebesar 13,83%.
Tingkat kesejahteraan dan kemajuan masyarakat juga dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena dalam perhitungan IPM, tidak hanya memasukan indikator kesejahteraan yaitu pengeluaran perkapita masyarakat, namun juga memasukkan indikator kesehatan dan pendidikan. Indikator Kesehatan dilihat dari Angka Harapan Hidup,sementara Indikator Pendidikan dilihat dari Harapan lama Sekolah dan rata-rata lama sekolah.
Bedasarkan indikator-indikator tersebut, IPM Kota Solok pada tahun 2015 mencapai angka 76,83,meningkat dibandingkan tahun 2014 lalu yang mencapai 76,2. Angka ini jauh lebih baik dari IPM Provinsi Sumatra Barat yang hanya mencapai 69,98.
Ini artinya tingkat kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kota Solok lebih baik dari rata-rata provinsi Sumatra Barat yang selama kurun waktu 2011-2015 selalu konsisten menempati peringkatt 4 dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatra Barat.
Pencapaian perkembangan ekonomi,tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Solok diatas, tidak terlepas dari pengaruh kondisi politik dan perekonomian Nasional sepanjang tahun lalu yang relatif aman,stabil dan dinamis.
“Walaupun terjadi riak-riak perpolitikan Nasional pada pertengahan tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2017 ini karena proses pemilihan kepala daerah di 101 daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, namun secara kondisi perpolitikan nasional masih cukup kondusif bagi berlangsungnya roda perekonomian dan pembangunan di seluruh wilayah nusantara,”ujarnya.
(eli)