Tata Kelola Pemkab Labuhanbatu Lebih Inovatif

Melalui Puja Indah

Rantauprapat | Jurnal Asia

Implementasi pilot project pengembangan replikasi inovasi melalui pusat jejaring inovasi daerah (Puja Indah) Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat menjadikan Kabupaten Labuhanbatu lebih inovatif dalam tata kelola pemerintah yang baik, guna mempercepat pembangunan di Labuhanbatu kedepannya.

Hal tersebut disampaikan Plt Bupati Labuhan­batu H Andi Suhaimi Dalimunthe ST MT saat membuka acara implementasi pilot project pengembangan replikasi inovasi melalui Puja Indah Kemendagri yang berlangsung di Ballroom Hotel Permata Land, Selasa (24/7).

Menurut Andi Suhaimi, inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan sasaran untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Inovasi daerah sebagai amanat PP nomor 38 Tahun 2017 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, inovasi daerah tersebut berbentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, sebut Andi.

Kepala pusat penelitian dan pengembangan inovasi daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Drs Safrizal ZA MSi menyebutkan, kedatangannya bertujuan untuk menyebarluaskan praktek inovasi pemerintah di seluruh wilayah Indonesia.

Labuhanbatu merupakan salah satu wilayah kabupaten yang berkomitmen ingin berubah secara inovatif di Indonesia. “Kita harus yakin di Tahun 2019 akan menjadi era Labuhanbatu yang baru. Pemerintahan yang inovatif akan melahirkan pemerintahan yang bersih,” ungkapnya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Labuhanbatu Hobol Zulkifli Rangkuti SSos MM menerangkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Menerapkan bentuk aplikasi Puja Indah sebagai bentuk layanan masyarakat menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih murah dan lebih baik, serta mewujudkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah,” tutupnya.

APBD Labuhanbatu 2019 Transparan

Menindaklanjuti Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi yang tertuang pada Pasal 3 fokus meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Penugasan hukum ini mempunyai dua sasaran, yakni perizinan dan tata niaga, pengembangan dukungan infrastruktur untuk penerapan teknologi informasi dalam layanan perizinan dan kedua, keuangan negara, terintegrasinya kebijakan, proses perencanaan, penganggaran dan kinerja birokrasi.

Terkait dengan hal tersebut, Plt Bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimunthe ST MT meminta kepada semua pihak agar dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun anggaran 2019 harus transparansi dan kepada OPD supaya mempercepat proses dan pelaksanaan aplikasi e-Planning, e-Budgeting dan e-Perizinan.

Penegasan itu dikatakan Andi Suhaimi dalam rapat tindak lanjut Puja Indah tentang integrasi perencanaan, penganggaran dan laporan serta perizinan dan non perizinan di Ruang Rapat Bupati Labuhanbatu yang dihadiri staf ahli bupati, asisten, Setdakab dan sejumlah kepala OPD, Rabu (1/8).

Kepala Balitbang Kabupaten Labuhanbatu Hobol Zulkifli Rangkuti SSos MM dalam kesempatan itu menjelaskan, Pokja integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang meliputi aplikasi e-Musrenbang dengan kemanfaatan, penyeragaman, pemetaan usulan secara elektronik guna pengefektifkan penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan SKPD secara efektif dan efisien.

Kemudian, e-Planning dengan pemanfaatan, pelaksanaan proses perencanaan, pengkoor­dinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan dalam proses perencanaan pem­bangunan daerah yang meliputi penyusunan RPJP, RPJMD, RENSTRA, RKPD, RKPD Perubahan, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan.

Menurut Hobol, Pokja integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang meliputi aplikasi e-Budgeting, kemanfaatan, penyu­sun­an penganggaran, penatausahaan, per­tang­gungjawaban dan akutansi keuangan daerah untuk transparansi publik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.

Kemudian aplikasi e-Kuda, kemanfaatan, pengelolaan pelaporan, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan struktur APBD tahun berjalan.

Selanjutnya, aplikasi e-BMD, kemanfaatan, pengelolaan barang milik daerah melalui fungsi pelaporan barang milik daerah berdasarkan perolehan, penambahan dan penghapusan yang dilakukan dalam periode anggaran pemerintah daerah. Sedangkan e-Monev, kemanfaatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang menyangkuti indikator dan capaian program pada seluruh perangkat daerah berdasarkan periode anggaran pemerintah daerah sebagai output bagi stakeholders secara akurat termasuk pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK.

Lebih lanjut Kepala Balitbang Labuhanbatu ini menambahkan, aplikasi e-Sakip, kemanfaatan, penyusunan laporan akuntabilitasi kinerja yang terintegrasi secara nasional, meliputi RJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD, visi, misi, strategi, program dan kegiatan. Kemudian e-LPPD, kemanfaatan, penyusunan laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD.

Selain itu Hobol Zulkifli Rangkuti juga menjelaskan, bahwa Pokja perizinan dan non perizinan dengan aplikasi e-Layanan, kemanfaatan, mempercepat proses layanan perizinan dan non perizinan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat melalui layanan elektronik dan khusus untuk inovasi layanan publik dalam Pokja perizinan dan non perizinan.

Penanggungjawab program ini adalah Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Balitbang.
(robet-van)