Jakarta | Jurnal Asia
Puluhan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) pagi ini berkumpul di Redtop Hotel, Pecenongan, Jakarta. Mereka membahas terkait moratorium izin kebun kelapa sawit.
Dalam acara tersebut, hadir Ketua Umum SPKS Mansuetus Darto, Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Bambang, dan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Dono Boestami.
Darto mengatakan pada dasarnya pihaknya mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memoratorium izin kebun kelapa sawit dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018.
Hal itu dilakukan karena kebijakan itu dinilai bisa memberikan peluang agar petani swadaya mandiri memperoleh pemberdayaan. Sebab, saat ini terjadi kelebihan produksi yang mengerek harga kelapa sawit jatuh.
Ia mengungkap, bila izin kebun kepala sawit tidak dimoratorium akan makin melimpah produksi sehingga merugikan petani.
“Kalau itu terus terjadi, artinya income petani menjadi 0%. Jadi manfaat moratorium ini sangat positif dan memberi banyak manfaat bagi kami para petaum sawit swadaya,” kata dia dalam acara Rembug Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia di Hotel Redtop, Jakarta, Rabu (28/11).
Lebih lanjut, Dato memaparkan moratorium juga dapat membantu meningkatkan produktivitas petani swadaya. Pasalnya, produktivitas kebun petani kurang produktif dan hanya mampu memproduksi tandan buah segar (TBS) sebanyak 12 ton per ha per tahun.
Padahal, pemerintah menargetkan produksi TBS sebesar 36 ton per ha per tahun.
Maka dari itu, pihaknya berjanji akan mendukung serta serius menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah guna mendapatkan hasil dari moratorium tersebut.
“Merujuk pada kebijakan moratorium Presiden Jokowi itu, mari lah semua pihak bekerjasama untuk berkomitnen melaksanakannya. Kami para petani juga meminta Presiden untuk bersikap tegas kepada pelaku deforestasi karena akan mengganggu arah bisnis sawit ke arah sawit yang berkelanjutan dan merugikan petani yang sudah berpraktik secara lestari,” tutup dia. (dc-van)