Jakarta | Jurnal Asia
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengingatkan agar kebijakan pemerintah dapat fokus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan perdesaan karena dapat menahan laju urbanisasi.
“Peningkatan pertumbuhan ekonomi di desa dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakatnya dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kota tidak lagi dilihat sebagai sumber nafkah yang lebih baik daripada desa,” kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy di Jakarta, Rabu (20/6).
Menurut Imelda, setiap tahun laju urbanisasi akan terus meningkat. Hal tersebut dinilai wajar karena setiap kota besar memiliki daya tarik yang mendorong para penduduk desa untuk berkunjung ke kota.
Hal itu, ujar dia, juga diperkuat dengan adanya penggambaran daerah perkotaan yang mewah dan terkesan glamor melalui media. “Para penduduk desa yang sudah mulai melek teknologi melihat kota-kota besar dapat memberikan kesempatan yang jauh lebih baik bagi para penduduk desa, padahal sebenarnya begitu mereka sudah sampai ke kota, kesempatan bekerja sangat susah didapat, apalagi jika tidak memiliki keahlian,” ungkapnya.
Imelda mengatakan, sebenarnya pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggarannya untuk investasi di desa. Hal itu seperti pembangunan desa produktif, pemberian dana dari BUMdes, dan pengembangan desa industri.
Secara teori, kata dia, semua program serta investasi dapat mengurangi urbanisasi yang sering terjadi dalam masyarakat. Namun, keberhasilannya sangat tergantung dengan implementasi di lapangan.
Dengan kata lain, ia mengemukakan bahwa jika dana dari pemerintah digunakan dengan benar, maka pertumbuhan ekonomi akan terjadi dan lapangan pekerjaan bertambah. “Dengan begitu masyarakat desa bisa hidup layak dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Pada akhirnya mereka akan lebih memilih tinggal di desa,” ucapnya.
Ia menyimpulkan bahwa kunci pembangunan di daerah bukan hanya karena pemerintah pusat sudah mengucurkan dana desanya. Akan tetapi, hal yang terpenting adalah bagaimana pengelolaan dana atau investasi tersebut.
Sementara itu, Guru Besar Sosiologi Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, Bagong Suyanto mengatakan bahwa fenomena urbanisasi masih akan terus terjadi sepanjang belum tercapai pemerataan pembangunan. Selain itu, faktor ketimpangan ekonomi antara desa dan kota menjadi salah satu yang mendorong masih tingginya angka urbanisasi.
“Mereka melakukan urbanisasi karena ada selisih upah yang dapat menguntungkan bagi kehidupan keluarga mereka di desa. Misalnya di desa kerja 8 jam hanya mendapat upah Rp 20 ribu, di kota bisa mendapat Rp 100 ribu,” ujarnya.
Menurut Bagong, saat ini mulai terjadi perubahan pola dan tujuan migrasi. Tidak lagi ke kota-kota besar, melainkan ke kota-kota menengah atau sekuder karena industri-industri mulai bergeser ke kota-kota menengah tersebut. Bagong mengatakan bahwa solusi yang paling efektif untuk menekan angka urbanisasi adalah melakukan pemerataan pembangunan di wilayah desa.
“Program Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa menjadi kunci untuk peningkatan pembangunan dan ekonomi di desa,” katanya.
(rep-van)