Jakarta – Aktivis yang di tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia menyuarakan perlindungan sumber daya sekaligus pengelolaan air di Indonesia bertepatan dengan Hari Air Sedunia 2017 dengan melakukan aksi turun ke jalan.
“Kami meminta Pemerintah untuk serius menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, begitu pula putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa air adalah hak publik,” kata staf program Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRUHA) Sigit Karyadi Budiono ketika ditemui saat melaksanakan aksi di depan Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (22/3).
Kawasan karst dan hutan, ia mengatakan harus dijaga dengan serius, tidak terus-menerus dieksploitasi mengingat ini lokasi ekosistem cadangan sumber air bagi masyarakat.
Sumber air lain yang, menurut dia, harus dijaga serius adalah sungai. Ketegasan dan pemberian sanksi oleh Pemerintah terhadap industri-industri yang masih membuang limbahnya ke sungai harus benar-benar dijalankan.
Dalam hal kelola air untuk kepentingan masyarakat, menurut dia, pelaksanaan putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa air adalah hak publik juga harus segera dijalankan oleh semua pihak, mengingat privatisasi hingga komersialisasi air masih terjadi.
Sementara bagi masyarakat, ia mengatakan perlu lebih bijak dalam memanfaatkan air mengingat di banyak daerah atau pulau sudah berstatus kritis air. Penyedotan air tanah secara besar-besaran harus dihindari, untuk itu Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah harus mengelola sendiri sumber air untuk keperluan masyarakat, tidak diserahkan ke pihak swasta.
Tidak hanya terhadap masyarakat, menurut dia, pengawasan penggunaan air tanah oleh industri, gedung-gedung di kota-kota besar juga sangat penting dipantau.
Aksi turun ke jalan dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia ini diikuti oleh KRuHA, Walhi, KPA, JATAM, Solidaritas Perempuan, IHCS, JMPPK, Ciliwung Institute, debtWatch Indonesia, Bina Desa dan FPPPI. Aksi yang dilakukan sekitar 20 aktivis ini dimulai di depan Kementerian BUMN berlanjut ke Kementerian ESDM dan akan berakhir di depan Istana Merdeka untuk bergabung dengan aksi #DipasungSemen2 bersama Koalisi untuk Kendeng Lestari.
(ant)