Tokyo | Jurnal Asia
Pemerintah Indonesia mengusulkan pembentukan upah minimum regional untuk wilayah ASEAN. Hal itu guna menghindari kesenjangan upah para tenaga kerja.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mencontohkan seperti yang terjadi di Vietnam. Para pelaku industri lebih banyak menanamkan investasi mereka di sana tapi hal itu berbanding terbalik dengan gaji yang diterima oleh para pekerja. Akibatnya pun berdampak pada kesejahteraan.
“Ya itu, akibat dari itu memang terjadi banyak industri ke sana. Kesejahteraan rakyatnya tidak bisa naik cepat, akibatnya seperti itu karena mendapat gaji yang rendah,” ujar JK usai bertemu Deputi PM Vietnam, Truong Hoa Binh di Tokyo, Jepang, Selasa (12/6).
“Oleh karena itu, kalau di Indonesia kan ada gaji minimum, UMR. Kita juga lagi membicarakan bagaimana membuka upah minimum regional,” sambung JK.
Soal besaran UMR itu diserahkan ke masing-masing negara sesuai dengan standar kebutuhan mereka. JK mengatakan Indonesia telah mengutus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri untuk membahas soal gaji itu dengan Menaker di negara ASEAN lainnya.
“Sudah dijajaki dan Menaker (Hanif Dhakiri) juga sudah berusaha seperti itu. Saya minta mereka membahas dengan Menaker Vietnam, kemudian dengan negara lain, kata JK.
“Tentu agak berbeda tiap negara karena di sana juga ada hubungannya dengan kebutuhan. Tapi kita jangan bersaing (jadinya) buruh kebawa, sehingga yang mendapat akibatnya itu buruh itu sendiri untuk mendapat gaji yang rendah, karena kita tidak bisa naikkan akibat negara-negara lain rendah seperti itu,” imbuhnya. (dc-van)