Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok mengungkap soal anggaran ‘siluman’ APBD DKI. Ahok bahkan siap mati karena membuka soal itu. Apa yang dilakukan Ahok menuai pujian. Diduga anggaran ‘siluman’ ini modus lama dalam praktik pengesahan APBD di daerah.
Apa ada kepala daerah lain yang seberani Ahok?
“Saya yakin ada di daerah lain seperti ini. Sekarang adalah momentum mengungkapnya,” kata Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Zainal Arifin, Rabu (4/3).Apa yang dilakukan Ahok memang butuh keberanian, karena menghadapi kelompok yang tidak berniat baik pada uang negara. Ahok mungkin bisa dikriminalisasi karena keberaniannya itu, dicari-cari kesalahan. Belum lagi mendapat tekanan politik.“Ahok harus didukung,” jelas Zainal.
Hal senada juga disampaikan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan. “Mestinya kepala daerah lain tiru Ahok. Karena banyak kepala daerah yang malah kompromi ketika ada usulan berpotensi korup. ICW baru laporkan kasus yang hampir sama di daerah lain. DPRD Minta jatah proyek APBD,” urai Ade.
Siap Mati
Mati-matian mempertahankan APBD DKI 2015 agar tak ada dana siluman. Itu yang kini diperjuangkan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok).“Ini pertama kalinya di Indonesia, ada gubernur yang lawan semua yang macem-macem!” tandas Ahok. Bahkan, dia siap dipecat hingga dipidana karena perlawanan ini.
“Silakan! Anda boleh putusin apapun, Anda mau mecat saya atau tidak? Saya siap dipecat kok, siap dipidana dan tidak ada toleransi dengan anggaran siluman di DKI. Jadi mulai tahun ini, saya tidak mau lagi dengar adanya anggaran siluman. Kita pun akan sisir lagi mana yang masih diselundupkan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” jelas Ahok.
Hal itu disampaikan Ahok kepada wartawan usai bertemu dengan Camat dan Lurah se-DKI di Balai Agung, Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (4/3). Ahok menyatakan bahwa pesan itu juga ditegaskannya di depan Camat dan Lurah se-DKI.
“Kalau kalian menyatakan mendukung DPRD kalian nggak usah takut sama saya, berarti kalian membantu pecat saya. Tapi ternyata kalau saya yang menang ya gua pecat lu! Sederhana to?” ujar Ahok.
Saat ditanya apa ada proyek Pemprov DKI yang telantar karena APBD DKI 2015 belum kunjung disahkan, Ahok menyatakan belum ada proyek yang terbengkalai karena masih memasuki masa tender.
Tender kan butuh 45 hari, kita kan tender jalan, SPK (Surat Perintah Kerja)-nya belum kita buka. Begitu sudah ketok palu, SPK-nya tinggal jalan,” jelas dia.
Kondisi Jakarta pada umumnya, seperti sungai di Jakarta sudah bersih, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan pelayanan rumah sakit tidak terhambat. Namun diakuinya ada komponen gaji TKD dan masalah pendidikan yang terhambat.
“Nah yang terkendala itu cuma gaji-gaji TKD saja, sebetulnya juga bisa dikeluarkan. Gaji padahal juga sudah jalan, cuma ada beberapa dinas kurang cepat tanggap,” jelas mantan Bupati Belitung Timur itu.“Itu sekolah terhambat kan karena bocor beli UPS (Uninterruptible Power Supply), itu baru terhambat namanya,” kata Ahok.
Polda Metro Temukan Indikasi Penyimpangan
Penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tengah menyidik dugaan korupsi dalam pengadaan UPS yang disebar di 49 sekolah di Jakarta. Polisi mencium adanya indikasi penyimpangan dana dalam tender barang senilai Rp 245,3 miliar itu.
“Indikasi penyimpangan ada. Tetapi saat ini kami belum bisa menjelaskan lebih lanjut sebab masih penyelidikan,” kata Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Ajie Indra, Rabu (4/3).
Ajie mengatakan, pihaknya telah memulai penyelidikan sejak akhir Januari 2015 lalu. Saat ini, penyidik tengah memeriksa saksi-saksi terkait perkara tersebut. “Saksi sudah banyak yang kita periksa, dari sekolah yang menerima UPS juga ada,” kata dia.
Untuk pihak sekolah, lanjut Ajie, pihaknya tidak memeriksa ke-49 sekolah yang disebut-sebut menerima UPS.“Semuanya kan ada 49 sekolah. Kita ambil sampelnya saja 44 sekolah,” imbuhnya.
Selain pihak sekolah, ia menambahkan, penyidik juga sudah memeriksa dari pihak Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. (dtc/ant)