Perpres Solusi Sengketa Proyek Listrik | Agustus, PLTU Pangkalan Susu Beroperasi

Wapres Jusuf Kalla (kiri) berbincang dengan Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti (tengah) dan Dirut PLN Sofyan Basir (kanan) sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/6). Rapat tersebut membahas soal Program Pembangunan Pembangkit 35 ribu MW dan Transmisi. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/Rei/foc/15.
Wapres Jusuf Kalla (kiri) berbincang dengan Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti (tengah) dan Dirut PLN Sofyan Basir (kanan) sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/6). Rapat tersebut membahas soal Program Pembangunan Pembangkit 35 ribu MW dan Transmisi. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/Rei/foc/15.

Jakarta | Jurnal Asia
Pemerintah menyiapkan Pe­raturan Presiden tentang proyek kelistrikan 35.000 megawatt (MW) untuk mengurai hambatan-hambatan yang saat ini masih memperlambat proyek tersebut.
“Presiden dan Wapres memberi arahan, akan ada Perpres 35.000 MW. Intinya adalah bagaimana sumbatan ini diatasi oleh Perpres itu,” kata Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, Jakarta, Kamis (25/6).

Sudirman mengatakan ada delapan masalah dalam proyek ke­­listrikan 35.000MW meliputi, pe­­­nyediaan lahan, negosiasi har­ga, proses penunjukan dan pe­mi­lihan Independent Power Pro­ducer, pengurusan izin, ki­nerj­a de­veloper dan kontraktor, ka­pasitas ma­najemen proyek, koor­dinasi lintas sektor, dan per­masalahan hukum.

Dari kedelapan masalah ter­sebut, tidak hambatan uta­ma yaitu penyediaan la­han, pengurusan izin, dan permasalahan hukum. Su­­dirman menjelaskan, pe­nye­diaan lahan menjadi ham­batan yang paling utama karena tidak hanya melibatkan masyarakat, me­lainkan juga BUMN dan negara.

“Saya optimistis, lahan pem­bangkit lebih mudah dibanding trans­misi. (Kalau transmisi) ka­rena menyangkut besaran yang cukup panjang, karena me­lin­ta­si segala macam, bentuk ta­­nah, hutan dan lainnya,” jelas Su­dirman.

Hambatan Lahan
Proyek 35.000MW mem­bu­tuh­kan pembebasan lahan untuk 212 lokasi pembangkit. Per­kem­bangan terakhir, pemerintah ba­ru bisa melakukan pembebasan la­han untuk pembangkit listrik se­­banyak 100 lokasi. Artinya ma­sih ada 112 lokasi yang belum dibe­baskan.

“Masalah kedua soal perizinan ter­utama izin yang dikeluarkan pe­merintah daerah. Dan masalah ketiga, yang paling berat adalah kasus hukum. Selebihnya relatif aman, yang paling maju adalah negosiasi harga,” kata Sudirman.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman menuturkan poin-poin yang akan ditampung dalam Perpres tersebut di antaranya meliputi, penunjukan langsung dengan tetap menjunjung prinsip tata kelola yang baik, pengawasan penggunaan Penyertaan Modal Negara oleh PT PLN (Persero) agar sesuai jadwal, serta adanya ketentuan untuk domestic market obligation (DMO) listrik.

Selain itu, Jarman menambahkan, Perpres juga akan memberikan penegasan soal superioritas mengenai Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 untuk peraturan di sektor lain. “Perpres ini juga mendukung Pemda wajib memimpin percepatan perizinan program kelistrikan,” tandas Jarman.

-23 Pembangkit Listrik Mulai Beroperasi
Sebanyak 23 pembangkit listrik dalam proyek kelistrikan 35.000 megawatt (MW) dan dari proyek 7.000 MW akan mulai beroperasi secara komersial atau Commercial Operation Date (COD) tahun ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, diharapkan 70 persen dari proyek 7.000 MW bisa konstruksi dan bisa COD di 2015.

Sementara itu, dari program 35.000 MW, PLN sudah mencapai konstruksi 1 persen dan Independent Power Producer (IPP) mencapai konstruksi 18 persen. “Sisanya dalam perencanaan dan pengadaan,” kata Sudirman, Jakarta, Kamis (25/6).

Kepala Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) Nur Pamudji mengatakan, sebanyak 15 pembangkit listrik yang dikembangkan PLN akan mulai mengalirkan listrik tahun ini. Pada Juli 2015, PLTU Ende yang merupakan bagian dari FTP 1 diperkirakan akan COD dengan kapasitas 7 MW. Pada Agustus 2015, PLTU Pangkalan Susu 1 dan 2 yang juga merupakan bagian dari FTP 1 sudah bisa komersial, dengan kapasitas 440 MW.

Selanjutnya, Nur yang mantan bos PT PLN (Persero) itu mengatakan, pada September 2015, terdapat 7 pembangkit listrik yang sudah bisa komersial, yakni PLTMG Arun (200 MV), PLTU Air Anyer (30 MW), PLTMG Bangkanai (FTP 2/155 MW), PLTU Belitung Baru (FTP 1/17 MW), PLTU Kendari Ekspansi (10 MW), PLTU Tanjung Awar-awar (350 MW), serta PLTU Tidore (FTP 1/14 MW). “Pada bulan Desember 2015, terdapat 6 pembangkit listrik yang sudah bisa komersial, yakni PLTU Jayapura-Holtekamp (20 MW), PLTU Lombok (FTP 1/50 MW), PLTA Orya, PLTU Pulau Pisau (FTP 1/120 MW), PLTU Teluk Balikpapan (220 MW), serta PLTM-PLTM tersebar di NTT (0,4 MW),” kata Nur.

Dia menambahkan, 8 pembangkit listrik yang dikembangkan oleh IPP bisa komersial tahun ini, yakni PLTU Celukan Bawang (380 MW), PLTP Kamojang 5 (FTP 2/30 MW), PLTU Banjarsari (220 MW), PLTU Sumsel – 5 (300 MW), PLTU Cilacap ekspansi (614 MW), PLTA Wampu (FTP 2/45 MW), PLTU Bau-bau (14 MW), serta PLTU Keban Agung (225 MW). (ant/kcm)

Close Ads X
Close Ads X