Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius jonan menjamin tidak akan ada kenaikan tarif listrik untuk semua golongan sampai akhir tahun 2017 ini.
Hal itu sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk memberikan tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat.
Karena itu, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai penyedia listrik pun diminta melakukan efisiensi perusahaan. Selain, mengucurkan subsidi secara tepat sasaran kepada yang berhak.
“Per 1 Juli sampai 31 Desember itu tarif listrik tidak ada yang naik,” kata Jonan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (21/6).
Tarif listrik berpotensi tak naik sampai akhir tahun 2017 juga lantaran adanya kemungkinan turunnya harga energi primer seperti gas dan batu bara. “Itu pengaruh pada energi listrik. Bahkan, saya kira tarif listriknya bisa turun. Tapi, paling kurang Juli-Desember tidak ada yang naik lagi,” jelas Jonan.
Ia juga menambahkan, penerima subsidi 900 Volt Ampere (VA), ada kemungkinan untuk ditambah sampai 2,4 juta keluarga. Saat ini, angka itu sedang diverifikasi apakah perlu disubsidi atau tidak.
“Kalau itu terjadi maka pelanggan 900 VA yang berhak mendapatkan subsidi listrik naik dari sekitar 4,1 juta menjadi sekitar 6,5 juta pelanggan,” kata mantan Menteri Perhubungan tersebut.
Cabut Subsidi
Pemerintah memulai kebijakan subsidi listrik tepat sasaran pada tahun ini pada pelanggan 900 VA. Dari total 59 juta pelanggan rumah tangga PLN, jumlah penerima subsidi ditargetkan hanya 27,3 juta pelanggan.
Pencabutan dilakukan secara bertahap sejak 1 Januari 2017. Agar subsidi listrik benar-benar tepat sasaran, tidak ada orang miskin yang jadi korban, Kementerian ESDM menyiapkan posko pengaduan sejak 1 Januari 2017.
Posko pusat pengaduan berkantor di Lantai 3 Gedung Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Posko buka selama 24 jam untuk menerima pengaduan dari masyarakat miskin.
Selain itu, dibuka pula posko pengaduan di PLN dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pengaduan juga bisa dilaporkan lewat situs subsidi.djk.esdm.go.id, nomor telepon posko 021-5224483, email subsidi@djk.esdm.go.id, contact center PLN 123, atau lewat kantor pemerintah daerah di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan.
Kementerian ESDM dalam bahan bertajuk #ListrikRakyatMiskinTidakNaik, sebagaimana dikutip pada Rabu (21/6) menyebut, hingga 13 Juni 2017 sudah ada 55.080 pelanggan PLN yang mengadu subsidinya dicabut.
(kcm/dtf)