Oleh: M. Alwi Hasbi Silalahi
Medan | Jurnal Asia
Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi yang menyimpan ratusan destinasi wisata alam di Indonesia agaknya masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luar.
Seperti halnya Desa Lumban Bul-Bul dan Lumban Silintong di kecamatan Balige yang memiliki pantai pasir putih khas kawasan Danau Toba, dari tempat ini wisatawan dapat menikmati keindahan danau terbesar di Asia Tenggara. Selain bermain air, di tempat ini wisatawan juga bisa menikmati keindahan matahari terbit maupun terbenam.
Sebagai kawasan pinggiran Danau Toba, desa-desa ini juga menyediakan kuliner hasil tangkapan dari danau yang sudah menjadi tempat wisata Internasional itu. Seperti masakan berbahan baku ikan mujahir hingga udang lobster hasil tangkapan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.
Hal ini sejatinya dapat menjadikan desa-desa ini menjadi destinasi wisata yang sangat menarik, khususnya bagi pelancong domestik dan internasional yang ingin menikmati keindahan Danau Toba.
Selama ini penulis melihat wisatawan yang datang ke danau kebanggaan masyarakat Sumatera Utara itu hanya terfokus di wilayah Parapat yang berada di Kabupaten Simalungun. Untuk itu, butuh sarana untuk mempromosikan tempat tempat wisata Fanau Toba lainnya seperti desa Lumban Bul-Bul dan Lumban Silintong yang pesonanya juga sangat direkomendasikan bagi pencari kenikmatan keindahan alam.
Lewat Aplikasi Sideka
Sideka merupakan website yang di inisiasi Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK), lahir sejak Desember tahun 2014 dan ditujukan untuk membangun sinergi antara gerakan desa membangun oleh arus bawah dan gerakan membangun desa oleh arus atas.
Menurut data yang dikeluarkan BP2DK, aplikasi Sideka ini hingga bulan Agustus tahun 2018 telah digunakan 5.632 Desa yang tersebar di 62 Kabupaten dari 26 Provinsi di seluruh Indonesia. BP2DK juga mengungkapkan Sideka ini dapat dijadikan landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes).
Sebagai platform yang legal atas kerjasama beberapa kementrian dan lembaga seperti Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo), Kementrian Desa (Kemendes) dan tentunya BP2DK, Sideka sangat dianjurkan digunakan oleh desa desa yang berada di seluruh Indonesia.
Penggunaan Sideka pada dasarnya untuk memudahkan desa dalam kepengelolaan data, platform ini dapat membantu perangkat desa untuk membuat surat secara otomatis, memilah data penduduk desa baik pada sektor usia, jenis kelamin, agama hingga pekerjaan masyarakat yang berada di desa tersebut.
Selain itu, Sideka juga dapat digunakan sebagai lahan informasi tentang desa kepada khalayak ramai. Informasi itu baik tentang dana desa dalam kerangka perwujudan keterbukaan informasi publik, kejadian kejadian yang sudah maupun akan terjadi di desa tersebut, hingga tempat tempat wisata desa yang dapat dikunjungi oleh para pelancong domestik maupun internasional.
Namun, kita harus mengakui penggunaan Sideka bagi desa juga memiliki banyak kendala, belajar dari proses yang saya dan rekan-rekan lakukan beberapa waktu yang lalu setidaknya ada 3 masalah utama bagi desa yang ingin mengoperasikan program Sideka.
Tiga masalah itu dimulai dari kemampuan aparatur desa untuk menggunakan internet yang kurang memadai. Saya beserta rekan-rekan yang hadir di tujuh desa di Kabupaten Tobasa masih melihat ada desa yang belum paham penggunaan internet.
Selanjutnya, adalah jaringan internet yang tidak memadai, benar kiranya ada kantor desa yang bahkan sudah menggunakan layanan wifi, namun masih ada juga desa-desa yang masih susah menggunakan internet karena ketersediaan signal. Hal ini dikarenakan posisi desa yang jauh dari pusat keramaian seperti di atas pegunungan.
Kemudian, faktor terpentingnya adalah kesiapan masyarakat desa menerima aplikasi berbasis internet ini. Sebagai bahagian terpenting dari desa, masyarakat tentu memiliki andil penting dalam penggunaan dan perkembangan desa.
Begitupun dengan aplikasi Sideka ini, saya menilai masyarakat harus saling bahu membahu untuk mengembangkan aplikasi yang disediakan secara gratis oleh pemerintah pusat ini. Mulai dari ikut mengisi hal-hal berkaitan tentang aktivitas desa hingga mengontrol agar perangkat desa menggunakan aplikasi ini dengan sebaik-baiknya.
Tiga permasalahan yang saya paparkan di atas sejatinya bisa diselesaikan dengan sebuah kerja sama dari berbagai pihak, baik itu dari masyarakat desa, pemerintahan desa hingga pemerintahan Kabupaten. Mengapa hal ini penting dilakukan, karena sejatinya keuntungan dari Sideka ini bukan hanya untuk desa dan masyarakatnya, melainkan untuk semua pihak termasuk instansi pemerintahan yang lebih tinggi daripada desa.
Penutup
Desa sejatinya menjadi tonggak utama perkembangan pemerintah Indonesia khususnya Sumatera Utara. Walaupun berada pada posisi terendah dalam tingkatan pemerintahan, desalah yang mempunyai semua sumber daya pembangunan yang berada di daerah.
Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintahan pusat untuk mendorong percepatan pertumbuhan desa melalui pemerintahan desa, yang paling fenomenal adalah anggaran dana desa yang mencapai miliaran rupiah perdesanya.
Untuk itu diharapkan pemerintahan desa dapat mengembangkan desanya , baik pada sisi administrasi yang semakin baik, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan sumber saya manusia maupun sumber daya alam yang baik.
Pada proses itu, desa dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman. Seperti halnya Sideka sebagai platform berbasis teknologi dan informasi, desa diharapkan dapat menggunakannya dengan baik dan untuk kepentingan perkembangan desa beserta masyarakatnya.
Masyarakat desa dan pemerintahan yang lebih tinggi kiranya juga ikut mendorong dan mengawal desa untuk dalam pengunaan aplikasi berbasis internet ini. Kembali hal ini untuk menjadikan desa yang lebih baik, desa yang baik akan menciptakan daerah pemerintahan diatasnya menjadi lebih baik.
Penulis adalah Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Utara Periode 2018-2020