Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara menggelar sarasehan komitmen pemerintah dalam meningkatkan dan memperbaiki layanan kesehatan di Kota Medan di Hotel Grand Antares Jalan Sisingamangaraja Medan, Selasa (4/12).
Sarasehan ini dilakukan untuk membincangkan masalah-masalah atas layanan kesehatan yang ada di Kota Medan baik melalui pengaduan OPD terkait, kelompok komunitas, kanal pengaduan warga, beserta survey kepuasan masyarakat.
Direktur Fitra Sumut Rurita Ningrum mengatakan bahwa kesehatan menjadi sesuatu yang sangat penting dan merupakan investasi vital untuk mendukung pembangunan ekonomi serta berperan dalam penanggulangan masalah kependudukan seperti kemiskinan, karena suatu negara tanpa penduduk yang sehat tidak akan mampu membangun negaranya sendiri.
“Komitmen itu dapat terlihat, pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara sesuai dengan Undang-undang yaitu sebanyak Rp 111 triliun dan kita mendorong supaya anggaran bisa naik jadi 10% untuk kesehatan dari seluruh alokasi dana APBN,” ucapnya.
Namun dengan hal tersebut, lanjut Rurita Ningrum bahwa masalah pelayanan kesehatan masih kerap ditemukan di lapangan. Hal tersebut terlihat dari pemantauan Elsaka pada tahun 2017 terhadap 19 fasilitas kesehatan dan 7 Puskesmas yang ada di 10 Kecamatan yang ada di Kota Medan.
“Diantaranya adalah Informasi tentang fasilitas kesehatan, layanan administrasi dan layanan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap, layanan bagi pasien disabilitas,” terangnya.
Namun data pengaduan melalui mekanisme Unit Layanan Lapor, SMS Center dan Medan Rumah Kita (MRK) yang selama ini di sosialisasikan oleh Fitra belum dapat menjawab pengaduan masyarakat atas masalah kesehatan masyarakat di 14 Kecamatan dan 28 fasilitas kesehatan di Kota Medan.
Agenda sarasehan tersebut di ikuti oleh puluhan peserta yang berasal dari berbagai komunitas, NGO yang peduli atas kualitas pelayanan kesehatan. Beliau berharap semoga agenda sarasehan tersebut dapat mendukung terwujudnya kesetaraan, keadilan gender dalam mengakses pelayanan kesehatan di Kota Medan. (Vii)