Diserbu Lebih Satu Juta Pekerja Asing

Sejumlah tenaga kerja asing menunggu pemeriksaan oleh Polisi di Mapolres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/8). Sebanyak 38 tenaga kerja asing asal Tiongkok yang diamankan di lokasi tambang PT BCMG di Kampung Cirangsad, Desa Banyuwangi, Kabupaten Bogor, menjalani pemeriksaan karena tidak dapat menunjukkan identitas dan kelengkapan dokumen Keimigrasian, 14 orang diantaranya sudah dilepaskan karena memiliki dokumen lengkap. ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya/ama/17.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengungkapkan, saat ini, investasi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) masuk dalam tiga besar di Indonesia. Pada 2017, mencapai US$3,4 miliar dalam 1.977 proyek. Investasi tersebut naik dari tahun sebelumnya sebesar US$2,66 miliar.

Investasi RRT, menurutnya, telah merambah ke berbagai sektor. Antara lain, pertambangan, transportasi, konstruksi, real estate, perkebunan, pembangkit listrik, dan pembangunan smelter nikel. 

Dia pun menduga pada sektor-sektor tersebutla,h banyak TKA Tiongkok bekerja. Mulai dari buruh, pekerja infrastruktur hingga pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik lain-lainnya. 

“Kami sangat senang RRT banyak berinvestasi di Indonesia, tetapi jangan sampai investasi RRT di Indonesia, justru merugikan tenaga kerja dalam negeri. Para pekerja lokal seolah tersingkir oleh pekerja asing,” ujar Bambang di Jakarta.

Sementara itu, Said Iqbal mengungkapkan, berdasarkan data KSPI, saat ini ada lebih dari satu juta pekerja kasar asal Tiongkok yang ada di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat tajam, seiring masuknya investasi Tiongkok beberapa tahun ini. 

“Hal itu juga bertentangan dengan aturan investasi yang harus menciptakan lapangan pekerjaan,” tegasnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan pernah mengatakan, sumber daya manusia (SDM) dalam negeri masih belum mampu menyelesaikan proyek besar dalam jangka waktu cepat. Sebab, tenaga kerja Indonesia masih banyak yang belum mumpuni di beberapa bidang.

“Kalau hanya SDM dalam negeri sendiri, itu tidak akan proyek cepat selesai dalam bidang tertentu,” kata Luhut.

Dia menambahkan, SDM RI masih membutuhkan waktu untuk meningkatkan lebih dulu kapasitasnya, sehingga proyek bernilai besar sebagian masih akan digarap tenaga kerja asing.

“Kami kasih saja dulu waktu ke mereka (tenaga kerja asing), kami kasih 3-4 tahun sambil dia melatih orang Indonesia untuk menggantikan nantinya,” kata Luhut.

Saat ini, menurut Luhut, pemerintah sedang mengembangkan program vokasi. Salah satunya melalui politeknik yang dapat mendukung kinerja industrialisasi secara langsung.

“Seperti buat politeknik, menyiapkan gurunya dan lain-lain, ini kan bukan 1-2 tahun. Bisa 4-5 tahun. Setiap perusahaan besar miliaran dolar AS kami minta mendidik SDM kita,” kata Luhut. (vn)

(vn)

Close Ads X
Close Ads X