Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dinasti politik tidak selalu identik dengan praktek korupsi. Sebab, korupsi pun bisa dilakukan kepala daerah yang berkuasa tanpa dinasti politik. “Dinasti itu ada yang korup, ada yang tidak. Tidak berarti begitu dinasti langsung korup,” kata Kalla, Jumat (6/1).
Kalla mengatakan ini terkait kasus dugaan suap Bupati Klaten Sri Hartini yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat pekan lalu. Dia diduga menerima suap untuk memperdagangkan jabatan di Kabupaten Klaten. Dari rumah dinasnya, KPK menyita uang Rp 2 miliar dan sejumlah valuta asing dalam dollar Amerika dan Singapura.
Sri Hartini dilantik jadi bupati pada 17 Februari 2016. Sebelum menjadi Bupati Klaten, Sri Hartini merupakan Wakil Bupati Klaten dan berpasangan dengan Bupati Sunarna yang menjabat dua periode 2005-2015. Sunarna tidak lain adalah suami Sri Mulyani, yang menjadi Wakil Bupati Klaten saat ini. Adapun Sri Hartini adalah istri dari mantan Bupati Klaten Haryanto Wibowo.
Dari kasus Sri Hartini, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengimbau masyarakat untuk jeli dalam memilih pemimpin menjelang Pemilihan Kepala Daerah.
“Saya harap kepada masyarakat untuk lebih jeli dan pintar untuk cari pemimpin baru, karena kita akan ada pilkada lagi tidak akan lama lagi,” kata Laode, Sabtu, 31 Desember 2016. Dia mengatakan Kepala Daerah yang berasal dari dinasti politik berpotensi melakukan korupsi.
Berbeda dengan Laode, Kalla mengatakan kepemimpinan daerah yang beralih ke keluarga juga ada yang baik. Di lain pihak, ada juga pemerintahan yang bukan dari dinasti politik yang terkena masalah. (ant)