DBH yang Tertunggak ke Langkat, Pemprovsu Berhutang Rp91,48 Miliar

Kantor_gubsu
Utang Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Provinsi Sumatera Utara yang harus diberikan kepada Kabupaten Langkat, sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 sudah mencapai Rp 91,48 miliar.
“Utang pemerintah provinsi Sumatera Utara kepada Kabupaten Langkat cukup besar hingga sekarang belum juga diserahkan,” kata Wakil Bupati Kabupaten Langkat Sulistianto, ketika dikonfirmasi di Stabat, Rabu (6/8).
Penjelasan Sulistianto menyangkut utang pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini berkaitan dengan penjelasan dalam sidang paripurna menanggapi pandangan umum anggota DPRD Langkat pembahasan Rancangan Penambahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2014.
Sulistianto menjelaskan, penerimaan bagi hasil pajak provinsi mengalami pengurangan target sebesar Rp 4,78 miliar lebih dibandingkan bantuan keuangan dari provinsi bertambah sebesar Rp 22,38 miliar.
Dimana berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, setiap tahunnya penerimaan dana bagi hasil pajak mengalami kenaikan.
Hanya saja penyaluran untuk pemerintah Kabupaten Langkat, yang dilakukan oleh Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara, tidak sesuai atau lebih rendah dari potensi yang ada, sehingga setiap tahun utang terus membengkak, katanya.
(Bersambung ke halaman 11)
Pada bagian lain Sulistianto mengungkapkan menyangkut dengan penambahan anggaran pembelian alat kesehatan di rumah sakit umum Tanjungpura sebesar Rp 102.988.000 dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pasien.
“Ini untuk pengadaan khusus pasien (matress) sebanyak 20 unit dan pembatas ruang periksa pesien (schrem enam unit,” katanya.
Wakil Bupati Langkat itu juga menjelaskan mengenai penambahan anggaran untuk pelaksanaan Studi “Environment High Risk Assesment” (EHRA) sebesar Rp 103.550.000, kegiatan itu ditujukan untuk survey di 10 kecamatan terhadap 400 rumah tangga.
Dimana nantinya akan disusun buku putih sanitasi Kabupaten Langkat, sebagai bahan guna menyusun kegiatan perbaikan sanitasi yang didanai oleh pemerintah pusat.
Berbagai upaya yang dilakukan itu, kesemuanya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan kemasyarakatan di Langkat ini, menuju ke arah yang lebih baik lagi, katanya. (ant/bc)

Close Ads X
Close Ads X