Jakarta | Jurnal Asia
Pemerintah hari ini mengumumkan 10 destinasi prioritas wisata yang akan dilakukan percepatan infrastruktur dalam hal transportasi melalui Kementerian Perhubungan (Kemhub). Namun Kemhub akan fokus untuk 19 daerah karena sembilan lainnya merupakan proyek lanjutan kementerian itu.
“Nah seperti dijelaskan pak menpar (menteri pariwisata), targetnya 10 (destinasi). Jadi kami tahun ini membangun di 19 karena memang ada lanjutan yang disebelumnya,” kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di kantor presiden, Jakarta, Kamis (15/10).
Oleh karena itu Kemhub akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan destinasi pariwisata yang tahun ini mencapai Rp 2,3 triliun dan tahun depan diperkirakan sedikitnya Rp 1,8 triliun.
“Yaitu untuk pengembangan bandara, pelabuhan penyeberangan laut dan juga untuk pelabuhan laut. Juga sebagian untuk pembangunan keselamatan jalan. Jadi rambu dan pemasangan rambu dan sebagainya itu ada di Kemhub, bukan di Kementerian PU,” kata mantan bos BUMN Kereta Api Indonesia ini.
Pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional yang menjadi fokus kementeriannya yaitu pulau Weh, Nias, Kepulauan Seribu, Kota Tua Sunda Kelapa, Bromo-Tengger, Natuna, Toba, Mongsa, Tanjung Klayang, Gili Tramena (Lombok), danau Kalimutu (Ende), Komodo, Kuta-Sanur (Nusa Dua), Ijen Baluran (Banyuwangi), Morotai, Raja Ampat, Sentarung (Kalimantan Utara), Toraja, Tanjung,Pangkalan Bun dan Wakatobi. “Jadi dari kami, kami mendukung 10 plus 9,” kata Ignasius Jonan.
Dipantau Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar deregulasi sektor pariwisata berjalan dengan baik sehingga mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia, meski perekonomian global tengah melambat.
Jokowi menilai, sektor pariwisata justru menjadi penggerak ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi dari pihak luar. Ia menyebutkan, data menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan manca negara (wisman) pada bulan Agustus 2015 berjumlah sebesar 850.542 wisman atau mengalami kenaikan sebesar 2,87 persen dibanding bulan Agustus 2014.
Sedangkan secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2015 sebesar 6.322.592 wisman atau mengalami kenaikan sebesar 2,71 persen dibanding bulan Januari sampai dengan Agustus 2014.
“Data yang saya terima juga hampir di semua negara di Asia Tenggara ini menurun, tapi kita, alhamdulillah bisa naik,” ujar Jokowi kala memulai rapat terbatas (ratas) tentang Penajaman Program Pembangunan Pariwisata di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (15/10).
Sang kepala negara pun memaparkan, devisa yang dihasilkan oleh kedatangan wisman dengan jumlah tersebut setara dengan devisa sekitar US$ 7,510 juta. Namun, ia tetap mengingatkan agar peningkatan kunjungan wisman tidak boleh membuat pemerintah cepat berpuas diri.
“Saya meminta Menteri Pariwisata (Arief Yahya) dibawah koordinasi Menko Maritim (Rizal Ramli) membuat langkah-langkah terobosan untuk menajamkan program pembangunan pariwisata,” kata dia.
Presiden juga meminta agar deregulasi di sektor pariwisata dapat berjalan dengan baik mulai dari bebas visa kunjungan bagi wisatawan dari 75 negara, penghapusan ketentuan Clearence Approval for Indonesia Teritory, serta pencabutan Cabotage Cruise untuk meningkatkan kunjungan kapal pesiar.
“Percepatan pengembangan 10 destinasi prioritas. Saya ingin ada langkah konkret untuk pengembangan 10 destinasi itu mulai dari revitalisasi badan pengelola di setiap destinasi, memperbaiki manajemen, promosi yang gencar, perbaikan infrastruktur jalan, air bersih dan listrik,” ujar dia.
Untuk menggerakkan sektor pariwisata, lanjut Jokowi, negara juga perlu memperkuat infrastruktur transportasi. “Selain wisatawan asing, kita juga perlu melirik wisatawan nusantara. Perlu infrastruktur transportasi yang memadai khususnya bandara, pelabuhan dan kereta api,” kata dia.
Pemerintah optimistis menggenjot tingkat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di Indonesia pada 2015 ini hingga tahun-tahun berikutnya. Ini menyusul adanya pemberlakuan bebas visa kunjungan (BVK) untuk wisatawan dari 90 negara. (cnn/ant/jp)