Medan| Jurnal Asia
Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba menilai, transportasi penyeberangan di Danau Toba, rata-rata dilakukan tidak sesuai dengan strandar operasional prosedur atau SOP. Sehingga, tidak memiliki data penumpang atau manifes.
Hal itu diungkapkan Direktur Keuangan, Umum, dan Publikasi Publik Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba, John M. Situngkir, menyikapi insiden tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun di Danau Toba, Senin kemarin, 18 Juni 2018.
“Seharusnya, naik kapal terlebih dahulu membeli tiket dengan disertai asuransi. Jadinya, manifesnya ada. Kalau Ferry di Danau Toba, sudah memiliki tiket dan menjalani pelayaran sesuai dengan standar pelayaran,” ucap John, saat dikonfirmasi VIVA, Selasa pagi, 19 Juni 2018.
John mengatakan bahwa selama ini, untuk kapal motor milik usaha perorangan jauh dari standar pelayaran. Untuk itu, pihaknya akan melakukan sosialisasi untuk menerapkan standar pelayaran di Perairan Danau Toba.
“Kapal-kapal milik masyarakat, yang kapal kayu itu (tidak sesuai SOP). Saya naik kapal itu, kemudian berlayar. Saat berlayar itu, baru ditarik biayanya dan dikasih karcisnya (tiket). Seharusnya, sebelum berangkat sudah didata penumpang melalui tiket,” jelas John.
Insiden ini, dia menegaskan, menjadi pelajaran semua pihak jasa transportasi penyeberangan di Danau Toba, untuk memikirkan keselamatan penumpangnya. Bukanya, hanya mencari keuntungan, namun harus disertai dengan strandar operasional penyeberangan di Perairan Danau Toba.
“Kalau Kementerian Pariwisata umumnya sudah melakukan sosialisasi bersama dengan Kementerian Perhubungan, termasuk Kapal Ferry sendiri. Antisipasinya, untuk tertata lebih baik transportasinya di Danau Toba,” tutur John. (vn)