Medan | Jurnal Asia
Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Apribudi, SH, mengatakan, revitalisasi di Partai Golkar Sumut sebuah keharusan. Pernyataan itu disampaikan terkait, keputusan partai memberhentikan mantan Ketua DPRD Sibolga, Sahlul Umur Situmeang, dari jabatannya di DPD Partai Golkar Sumut.
Apribudi menuding Sahlul sudah lama jadi sumber masalah di Partai Golkar Sumut. Menurut Apribudi, sebelum pergantian Ketua Golkar Sumut dari Ngogesa Sitepu kepada Ahmad Doli Kurnia Tanjung, sebenarnya Sahlul sudah jadi target Ngogesa untuk diberhentikan. Tapi, Ngogesa tidak berani berhentikan Sahlul.
“Ketika Ngogesa melakukan revitalisasi, jabatan Sahlul diturunkan dari Ketua Korbid Pemenangan Pemilu ke Ketua Korbid Kajian Strategis. Ini bukti bahwa Sahlul pengurus berkinerja buruk,” kata Budi. Budi mengungkap, selama menjabat dua Ketua Korbid, tidak ada yang dilakukan Sahlul. Dia juga pernah menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Golkar Tebing Tinggi selama hampir dua tahun. Tapi, Sahlul tidak mampu melaksanakan Musda, hingga akhirnya diberhentikan dan diganti.
Revitalisasi saat ini, menurut Budi yang pernah diberhentikan Ngogesa dari pengurus, sudah tepat. Memberhentikan Sahlul dari pengurus, sudah sesuai dengan kebutuhan dan mekanisme partai. Menempatkan Ahmad Yasir Ridho Lubis sebagai Ketua Harian dan Riza Fakhrumi Tahir sebagai Ketua Harian dan Sekretaris, sudah semestinya dilakukan sejak lama.
“Revitalisasi yang dilakukan Ketua Doli sudah on the track dan terukur menjawab tantangan dan kebutuhan partai ke depan. Saya yakin, Bang Ridho mampu membantu Bang Doli menggerakkan mesin partai. Begitu juga dengan Bang Reza yang berpengalaman tiga periode sebagai wakil sekretaris di Golkar Sumut, lalu lintas kerja-kerja politik Golkar Sumut akan semakin terukur dan efektif,” ujarnya.
Budi membantah pernyataan Sahlul di media massa. “Tidak ada kerusakan dan perpecahan akibat revitalisasi. Orang yang berkinerja buruk, kok buat evaluasi aneh-aneh. Orang yang sudah buat kerusakan di Golkar, kok bicara tentang kerusakan. Itu sama artinya maling teriak maling. Sebaiknya, Sahlul introspeksi diri bahwa dia adalah pengurus yang gagal dan merusak. Pernyataan Sahlul di berbagai media, ibaratkan saja kafilah berlalu kambing mengembek.
Budi juga mengatakan, pernyataan Sahlul mengada-ada. Tokoh senior Bahrum Harahap dan Syahrul Pasaribu, tidak benar dikeluarkan. Tapi, justru dinaikkan ke posisi lebih terhormat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan.
“Sesuai data yang saya dapatkan, keputusan revitalisasi diambil saat rapat pleno tanggal 28 Agustus. Saat itu Sahlul tidak hadir. Rapat kemudian memutuskan menyerahkan kepada Plt Ketua untuk merevitalisasi pengurus,” ujar Budi. Budi membenarkan ada syarat dan mekanisme pemberhentian pengurus. “Mekanismenya sudah ditempuh melalui rapat pleno 28 Agustus. Kepentingan pribadinya lebih menonjol ketimbang kepentingan partai,” kata Budi.
(markus/put)