Jakarta | Jurnal Asia
Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengupas sejumlah pos anggaran di RAPBD 2015 yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Rancangan itu dinilainya memanjakan PNS DKI.
“Penurunan anggaran pendidikan dan belanja modal dikarenakan keberpihakan Ahok pada PNS, seperti penyediaan anggaran tunjangan kerja dinamis atau TKD sampai Rp 10,8 triliun atau 16 persen dari total belanja, padahal anggaran banjir saja hanya Rp 5,3 triliun,” kata Uchok, di Jakarta, Minggu (15/3).
Uchok merinci alokasi anggaran pendidikan di tangan Ahok, pada 2015 hanya sebesar Rp 14,5 triliun atau 21,1 persen dari total belanja Rp 64,7 triliun. Padahal pada 2014, anggaran pendidikan Rp 16,4 triliun atau 25,31 persen dari total belanja sebesar Rp 63,5 triliun. “Artinya, fungsi pendidikan di tangan Ahok mengalami penurunan 3,7 persen,” tutur dia.
Selain itu, alokasi anggaran 2015 untuk modal belanja Rp 22 triliun atau 32,7 persen dari total belanja Rp 67,4 triliun. Pada 2014, alokasi dana Rp 25,5 triliun atau 40,1 persen dari total belanja Rp 63,6 triliun. “Artinya, Ahok menurunkan anggaran belanja publik atau belanja modal untuk rakyat 7,4 persen,” sambung dia.
Selain TKD, Ahok juga memanjakan para PNS DKI dengan anggaran makan dan minum yang nilainya tak sedikit, mencapai Rp 863,9 miliar. Kalau anggaran itu dibagi dengan total PNS yang ada sebanyak 80.324 orang, maka anggaran PNS tiap tahun Rp 10,7 juta tiap tahun. “Itu untuk makan dan minum saja. Jadi selama ini Ahok cuma sandiwara marah-marah sama PNS, kebijakannya (RAPBD) tetap berpihak pada mereka (PNS),” pungkas Uchok. (l6)