Oleh : D.Dj. Kliwantoro
Perolehan suara pasangan calon tunggal di sembilan kabupaten/kota yang menggelar pemilihan kepala daerah, 15 Februari 2017, tampaknya mempersempit peluang terjadinya sengketa pilkada.
Pasalnya, perbedaan perolehan suara antara pasangan calon tunggal dan kotak kosong agaknya tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketentuan bisa-tidaknya mengajukan permohonan sengketa pilkada ke MK termaktub di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon.
Pasal 11 Ayat (2) PMK No. 4/2015, disebutkan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2 persen antara “setuju” (pasangan calon tunggal) dan perolehan suara “tidak setuju” (kolom kosong) berdasarkan hasil penghitungan suara oleh termohon.
Ketentuan berikutnya jumlah penduduk lebih dari 250.000 s.d. 500.000 selisihnya paling banyak sebesar 1,5 persen; lebih dari 500.000 jiwa s.d. 1.000.000 jiwa, terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1 persen; lebih dari 1.000.000 jiwa selisihnya 0,5 persen.
Jika kita melihat hasil sementara (vide web KPU pilkada2017.kpu.go.id) sembilan kabupaten/kota di antara 101 daerah yang menggelar pilkada serentak tahap kedua, 15 Februari 2017, tampaknya tidak sampai MK memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pilkada di sembilan daerah itu.
Misalnya, di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pasangan calon tunggal H Haryanto SH MM MSi dan H Saiful Arifin meraih 74,52 persen (519.610 suara) atau selisihnya relatif jauh dengan kotak kosong yang meraih suara sebanyak 25,48 persen (177.694 suara).
Begitu pula, di Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara, pasangan calon tunggal Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM dan Ir H Oki Doni Siregar meraih 71,39 persen (41.937 suara), sedangkan kotak kosong sebanyak 28,61 persen (16.807 suara).
Berikutnya, di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, pasangan calon tunggal Umar Ahmad SP dan Fauzi Hasan SE MM meraih 96,75 persen (167.512 suara), sedangkan kotak kosong tercatat 3,25 persen (5.625 suara).
Pasangan calon tunggal dr Karolin Margret Natasa dan Herculanus Heriadi SE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, meraih 96,72 persen (226.378 suara), sedangkan kotak kosong meraih 3,28 persen (7.673 suara).
Kotak kosong di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, persentasenya lebih banyak daripada delapan daerah lain yang pesertanya juga satu pasang calon. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun SH dan Drs La Bakry MSi meraih 55,08 persen (27.512 suara), sedangkan kotak kosong meraih 44,92 persen (22.438 suara).
Di Kabupaten Maluku Tengah (Maluku), pasangan calon tunggal Tuasikal Abua SH dan Martlatu L Leleury SE meraih 70,82 persen (146.078 suara), sedangkan kotak kosong meraih 29,18 persen (60.187 suara).
Selanjutnya, di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, pasangan calon tunggal Gabriel Asem SE MSi dan Mesak Metusala Yekwam SH meraih 85,98 persen (4.876 suara), sedangkan kotak kosong meraih 14,02 persen (795 suara).
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong, Papua, yang juga hanya diikuti satu pasang calon, kotak kosong hanya mampu meraih 21,75 persen (17.159 suara), atau lebih unggul pasangan calon tunggal Drs Ec Lamberthus Jitmau MM dan dr Hj Pahima Iskandar dengan jumlah 61.742 suara atau 78,25 persen.
Pilkada di Kota Jayapura, Papua, pasangan calon Dr Drs Benhur Tomi Mano MM dan Ir H Rustan Saru MM meraih 84,54 persen (105.610 suara), sedangkan kotak kosong 15,46 persen (19.310 suara).
Keberadaan Pemantau Keberadaan pemantau pemilihan dalam pilkada dengan satu pasangan calon sebenarnya cukup berperan karena bisa mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pilkada ke MK.
Praktisi pemilu Dr Teguh Purnomo mengemukakan, bahwa tidak hanya pasangan calon yang bisa mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon, tetapi juga pemantau pilkada.
Teguh yang juga Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa pilkada dengan satu pasang calon berpeluang terjadi sengketa pilkada meski para pendukung “kotak kosong” tidak bisa mengajukan permohonan ke MK.
Kendati demikian, lanjut Teguh, hanya pemantau pemilihan yang bersertifikat yang bisa mengajukan permohonan itu ke MK.
Ia menegaskan, bahwa pemantau yang tidak terdaftar dan tidak memperoleh akreditasi dari KPU kabupaten/kota tidak bisa mengajukan permohonan itu, sebagaimana ketentuan di dalam PMK No. 4/2015.
Yang menjadi pertanyaan, apakah di sembilan daerah itu sudah ada pemantau yang mengantongi akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota setempat? Khusus di Pati, menurut anggota KPU Kabupaten Pati Supriyanto yang menangani Divisi Pemantauan, Pemungutan, dan Penghitungan Suara, Data, dan Informasi, pihaknya belum mengeluarkan akreditasi untuk pemantau pemilihan.
“Sampai dengan 2 Januari 2017, batas akhir pendaftaran pemantau, tidak ada pemantau dalam negeri yang mendaftar untuk mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Pati,” kata Supriyanto.
Sementara itu, waktu pendaftaran pemilih berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017, mulai 1 Juni 2016 sampai dengan 14 Januari 2017.
Jika tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP), KPU kabupaten/kota setempat menetapkan pasangan calon terpilih pada tanggal 8 s.d. 10 Maret 2017. (ant)