Ditengah hiruk pikuk aksi demo 25 November dan 2 Desember mendatang, publik di Indonesia tersentak dengan keputusan Golkar yang kontroversial. Yakni pergantian ketua DPR-RI yang semula dipegang oleh Ade Komaruddin sebagai ganti dari Setya Novanto sudah diketok.
Bahkan persetujuan Setya Novanto diajukan lagi untuk menggantikan Akom, benar-benar mengherankan. Akom yang selama ini koperative, belum secara penuh dirasakan programnya, sekaligus masih terbilang baru semenjak dari pelantikannya menjadi ketua DPR bulan Januari lalu, telah dikejutkan dengan pencopotannya sebagai ketua DPR. Sementara diwaktu yang bersamaan, nama Setya Novanto muncul kembali untuk menggantikan dirinya.
Perebutan tampuk kekuasaan menjadi ketua DPR ala partai beringin ini sungguh terbilang lucu. Ia yang kemarin sempat bertarung di internal partai untuk memperebutkan ketua umum partai Golkar, kini persaingannya terbawa sampai ke DPR.
Susah untuk tidak menyebut itu adalah politik bersih-bersih, politik untuk menghanguskan lawan dengan cara tidak elegan dimana nama baik institusi DPR tengah dipertaruhkan. Jika mau jujur, langkah Setya Novanto yang terburu-buru mencopot Akom sebagai pimpinan DPR-RI, adalah sebuah tindakan yang sangat berpengaruh terhadap nama baiknya.
Kasus tentang “Papa Minta Saham” yang sempat mencuat beberapa bulan lalu, masih membekas secara ketat diingatan masyarakat tentang bagaimana culasnya para pejabat tinggi dalam pembagian proyek yang terjadi di tanah air. Alih-alih untuk memulihkan nama baik, Setya Novanto malah lebih tampak benderang manuvernya atas jabatan tinggi di DPR.
Publik semakin tidak puas, manakala Setnov untuk memperebutkan kursinya sebagai pimpinan DPR RI dari Akom, ia malah memilih mengunjungi presiden dan Megawati sebagai sekutunya. Tidak dirasakan oleh masyarakat, pertimbangan-pertimbangan logis dan dewasa dari internal partai sendiri, untuk mengatur etika agar lebih hati-hati dan tidak terburu-buru.
Sadar atau tidak, masyarakat tengah mengalami krisis yang luar biasa di DPR. Sebuah krisis yang tidak main-main, dimana kepercayaan kepada institusi tersebut terus dirongrong oleh segelintir pejabat yang buruk akhlaknya, yang picik tindakannya, dan culas politiknya.
DPR yang sejatinya untuk memperjuangkan suara dan nasib rakyat, sebuah lembaga legislatif titipan rakyat, digaji oleh keringat rakyat, kini tengah diobok-obok oleh pertarungan segelintir elit dengan mengatas namakan kewenangan partai. Pertimbangan-pertimbangan logis dengan memperhatikan track record pimpinan, benar-benar diabaikan seiring ganasnya pertarungan politik di dalamnya.
Sebagai mahluk politik yang pengalaman, upaya ‘comeback’ Setnov memuat hal yang multi dimensi. Dia paham, tak semua orang politik didalam partainya adalah kawan, demikian juga tak semua orang politik diluar partainya adalah lawan. Kita nantikan, apakah memang Setnov kembali menjabat atau semoga tidak? (*)