Menyoal Angka Kemiskinan

Statistisi BPS Provinsi Sumatera Utara

Angka kemiskinan yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu menimbulkan pro kontra. Kenyataan ini sebagai efek berhasilnya pemerintah menurunkan angka kemiskinan hingga level satu digit. Muncul kecurigaan bahwa angka ini telah digoreng dengan bumbu politik dan disajikan sebagai hidangan pembuka di tahun politik saat ini.

Beberapa kalangan menganggap angka kemiskinan yang dihitung BPS terlalu rendah dan tidak representatif dengan kondisi negeri ini. Adakah yang salah dengan data statistik tersebut? Padahal BPS selalu menggunakan metode yang sama menghitung data kemiskinan makro sejak tahun 1984. Perubahan jumlah maupun persentasenya dapat diikuti dari waktu ke waktu.

Metode Angka Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan pada dasarnya bisa menggunakan pendekatan pengeluaran dan pendapatan. Namun mendapatkan informasi pendapatan di negara berkembang seperti di Indonesia tidaklah mudah.

Beberapa penyebabnya adalah; 1) Responden rata-rata tidak mengungkapkan pendapatan sebenarnya karena takut dikaitkan dengan pajak; 2) Sekitar enam puluh persen penduduk Indonesia bekerja di sektor informal dengan karateristik berpendapatan harian dan bekerja musiman dan 3) Pekerja di sektor informal tidak seluruhnya memiliki dasar pelaporan pendapatan yang akurat. Oleh karena pertimbangan tersebut maka penghitungan kemiskinan di Indonesia didekati dari pengeluaran.

Data pengeluaran tersebut dari hasil Survei Sosial Ekonomi dan Nasional (SUSENAS) yang dilakukan bulan Maret dan September setiap tahunnya. Jumlah sampel SUSENAS tersebar acak sebanyak 300 ribu rumah tangga di Indonesia.

Informasi yang dikumpulkan mencakup aspek ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Hasil pendataan inilah yang digunakan untuk mengetahui kondisi dan status kemiskinan di Indonesia.

Garis kemiskinan (GK) yang dihitung BPS mengacu pada konsep kecukupan pemenuhan kebutuhan dasar (cost of basic needs). Metode ini terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Komponen Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari yang diwakili oleh 52 jenis komoditi makanan.

Sementara itu Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditi non makanan daerah perkotaan diwakili oleh 51 jenis komoditi dan perdesaan 47 jenis komoditi. Seluruh komoditas makanan dan bukan makanan tersebut ditanyakan dalam SUSENAS. Seseorang dikatakan miskin bila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

GK Bank Dunia

Penghitungan kemiskinan Bank dunia menggunakan konsep paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP). Konsep ini memungkinkan keterbandingan kemiskinan antar negara yang memiliki tingkat harga atau biaya hidup yang berbeda-beda. Setiap satu dollar PPP pada tahun dasar menyesuaikan nilai satu dollar agar memiliki daya beli yang sama di semua negara.

Setiap satu dollar akan bernilai lebih tinggi bagi negara yang biaya hidupnya lebih murah dari Amerika dan sebaliknya. Garis kemiskinan ekstrim Bank Dunia sebesar 1,9 dollar PPP per kapita per hari.

Di tahun 2016 pada situs Bank Dunia, 1 dollar PPP setara dengan Rp4.985. Tidak langsung disetarakan dengan kurs dollar saat ini Rp15.000 seperti yang dipahami kebanyakan orang. Jika dihitung garis kemiskinan Bank Dunia sebesar 1,9 x 30 x Rp4.985 =Rp284.145. Garis kemiskinan ini masih jauh dibawah garis kemiskinan Indonesia yang sebesar Rp401.220, atau setara dengan 2,68 dollar PPP.

Realistiskah Angka Kemiskinan Saat Ini?

Salah satu cara untuk melihat apakah garis kemiskinan saat ini cukup rendah atau tidak, adalah membandingkannya dengan standar Upah Minimum Provinsi (UMP). Secara umum garis kemiskinan

yang ditetapkan mendekati nilai UMP. Sebagai contoh garis kemiskinan di Sumatera Utara Maret 2018 Rp435.970 dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga Sumatera Utara empat orang. Maka pengeluaran per rumah tangga per bulan Rp1,7 juta. Angka ini mendekati UMP Sumatera Utara tahun 2018 sebesar Rp2,1 juta.

Cukup tidaknya pengeluaran tersebut tergantung pola konsumsi masing-masing rumah tangga. Jika konsumsi masyarakat perkotaan dijadikan tolak ukur, yang makan di rumah makan elit, kebutuhan hiburan dan transportasi tentu tidak akan cukup. Ada realita lain yang bisa menjadi rujukan misalnya masyarakat perdesaan dengan pendapatan Rp300.000, kebutuhan dasarnya masih bisa dipenuhi dengan memetik sayuran dari kebun sendiri, mencari ikan di sungai tanpa membayar dan sebagainya.
Tantangan Ke Depan

Sekalipun sudah mencapai level satu digit, kenyataannya masih ada 25,95 juta penduduk miskin saat ini. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah disparitas kemiskinan yang tinggi antara Indonesia Timur dan Barat, sehingga diperlukan pembangunan infrastruktur yang dimulai dari Indonesia Timur. Selain itu disparitas antara desa dan kota. Perdesaan harus tetap menjadi perhatian karena terus menempati posisi teratas kemiskinan,. Alokasi dana desa dan bantuan sosial lainnya harus terus disalurkan dengan tepat sasaran.

Selain itu pemerintah juga perlu menjaga kestabilan harga komoditas yang berpengaruh terhadap garis kemiskinan. Jika inflasi tinggi maka daya beli masyarakat juga akan turun. Intervensi pemerintah tetap harus ada guna menjaga masyarakat yang rentan miskin atau yang berada sedikit diatas garis kemiskinan tidak terancam menjadi miskin. ***